PUJI SRI RAHAYU
15210413
2EA03
BAB 2
WAWASAN NUSANTARA
A. LATAR BELAKANG dan PENGERTIAN
Suatu babgsa yang telah menegara, dalam menyelenggarakan kehidupannya tidak terlepas dari pengaruh lingkungannya. Pengaruh itu timbul dari hubungan timbal balik antara filosofi bangsa, ideologi, aspirasi serta cita-cita dan kondisi sosial masyarakat, budaya, tradisi, keadaan alam, wilayah serta pengalaman sejarahnya.
Kata wawasan berasal dari bahasa Jawa yaitu wawas (mawas) yang artinya melihat atau memandang, jadi kata wawasan dapat diartikan cara pandang atau cara melihat.
Kehidupan negara senantiasa dipengaruhi perkembangan lingkungan strategik sehinga wawasan harus mampu memberi inspirasi pada suatu bangsa dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang ditimbulkan dalam mengejar kejayaanya.
Dalam mewujudkan aspirasi dan perjuangan ada tiga faktor penentu utama yang harus diperhatikan oleh suatu bangsa :
1. Bumi/ruang dimana bangsa itu hidup
2. Jiwa, tekad dan semangat manusia / rakyat
3. Lingkungan
Wawasan Nasional adalah cara pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung (interaksi & interelasi) serta pembangunannya di dalam bernegara di tengah-tengah lingkungannya baik nasional, regional, maupun global.
B. LANDASAN WAWASAN NASIONAL
Wawasan nasional dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan geopolitik yang dianut oleh negara yang bersangkutan.
1. Paham-paham kekuasaan
a. Machiavelli (abad XVII)
b. Napoleon Bonaparte (abad XVIII)
c. Jendral Clausewitz (abad XVIII)
d. Fuerback dan Hegel (abad XVII)
e. Lenin (abad XIX)
f. Lucian W. Pye dan Sidney
2. Teori–teori geopolitik (ilmu bumi politik)
Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala politik dari aspek geografi. Teori ini banyak dikemukakan oleh para sarjana seperti :
a. Federich Ratzel
1. Pertumbuhan negara dapat dianalogikan (disamakan/mirip) dengan pertumbuhan organisme (mahluk hidup) yang memerlukan ruang hidup, melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup tetapi dapat juga menyusut dan mati.
2. Negara identik dengan suatu ruang yang ditempati oleh kelompok politik dalam arti kekuatan. Makin luas potensi ruang makin memungkinkan kelompok politik itu tumbuh (teori ruang).
3. Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam.
4. Semakin tinggi budaya bangsa semakin besar kebutuhan atau dukungan sumber daya alam.
Apabila ruang hidup negara (wilayah) sudah tidak mencukupi, maka dapat diperluas dengan mengubah batas negara baik secara damai maupun dengan kekerasan/perang. Ajaran Ratzel menimbulkan dua aliran :
* menitik beratkan kekuatan darat
* menitik beratkan kekuatan laut
b. Rudolf Kjellen
1. Negara sebagai satuan biologi, suatu organisme hidup. Untuk mencapai tujuan negara, hanya dimungkinkan dengan jalan memperoleh ruang (wilayah) yang cukup luas agar memungkinkan pengembangan secara bebas kemampuan dan kekuatan rakyatnya.
2. Negara merupakan suatu sistem politik/pemerintahan yang meliputi bidang-bidang: geopolitik,ekonomipolitik, demopolitik, sosialpolitik dan kratopolitik.
3. Negara tidak harus bergantung pada sumber pembekalan luar, tetapi harus mampu swasembada serta memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan teknologi untuk meningkatkan kekuatan nasional.
c. Karl Haushofer
Pandangan Karl Haushofer ini berkembang di Jerman di bawah kekuasan Aldof Hitler, juga dikembangkan ke Jepang dalam ajaran Hako Ichiu yang dilandasi oleh semangat militerisme dan fasisme.
d. Sir Halford Mackinder (konsep wawasan benua)
Teori ahli Geopolitik ini menganut “konsep kekuatan”. Ia mencetuskan wawasan benua yaitu konsep kekuatan di darat. Ajarannya menyatakan ; barang siapa dapat mengusai “daerah jantung”, yaitu Eropa dan Asia, akan dapat menguasai “pulau dunia” yaitu Eropa, Asia, Afrika dan akhirnya dapat mengusai dunia.
e. Sir Walter Raleigh dan Alferd Thyer Mahan (konsep wawasan bahari)
Barang siapa menguasai lautan akan menguasai “perdagangan”. Menguasai perdagangan berarti menguasai “kekayaan dunia” sehinga pada akhirnya menguasai dunia.
f. W.Mitchel, A.Seversky, Giulio Douhet, J.F.C.Fuller (konsep wawasan dirgantara)
Kekuatan di udara justru yang paling menentukan. Kekuatan di udara mempunyai daya tangkis terhadap ancaman dan dapat melumpuhkan kekuatan lawan dengan penghancuran dikandang lawan itu sendiri agar tidak mampu lagi bergerak menyerang.
g. Nicholas J. Spykman
Teori daerah batas (rimland) yaitu teori wawasan kombinasi, yang menggabungkan kekuatan darat, laut, udara dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan keperluan dan kondisi suatu negara.
C. Wawasan Nasional Indonesia
Wawasan nasional Indonesia dikembangkan berdasarkan wawasan nasional secara universal sehingga dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan geopolitik yang dipakai negara Indonesia.
a. Paham kekuasaan Indonesia
Bangsa Indonesia yang berfalsafah dan berideologi Pancasila menganut paham tentang perang dan damai berdasarkan : “Bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih cinta kemerdekaan”. Dengan demikian wawasan nasional bangsa Indonesia tidak mengembangkan ajaran kekuasaan dan adu kekuatan karena hal tersebut mengandung persengketaan dan ekspansionisme.
b. Geopolitik Indonesia
Indonesia menganut paham negara kepulauan berdasar ARCHIPELAGO CONCEPT yaitu laut sebagai penghubung daratan sehingga wilayah negara menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai Tanah Air dan ini disebut negara kepulauan.
c. Dasar pemikiran wawasan nasional Indonesia
Bangsa Indonesia dalam menentukan wawasan nasional mengembangkan dari kondisi nyata. Indonesia dibentuk dan dijiwai oleh pemahaman kekuasan dari bangsa Indonesia yang terdiri dari latar belakang sosial budaya dan kesejarahan Indonesia.
Untuk itu pembahasan latar belakang filosofi sebagai dasar pemikiran dan pembinaan nasional Indonesia ditinjau dari :
1. Pemikiran berdasarkan falsafah Pancasila
2. Pemikiran berdasarkan aspek kewilayahan
D. Pengertian Wawasan Nusantara
1. Prof.Dr. Wan Usman
Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam.
2. Kelompok kerja LEMHANAS 1999
Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.
Sedangkan pengertian yang digunakan sebagai acuan pokok ajaran dasar Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia adalah: cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dengan tetap menghargai dan menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional.
Landasan Wawasan Nusantara
Idiil => Pancasila
Konstitusional => UUD 1945
E. Unsur Dasar Wawasan Nusantara
1. Wadah (Contour)
2. Isi (Content)
3. Tata laku (Conduct)
F. Hakekat Wawasan Nusantara
Adalah keutuhan nusantara/nasional, dalam pengertian : cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara dan demi kepentingan nasional.
Berarti setiap warga bangsa dan aparatur negara harus berfikir, bersikap dan bertindak secara utuh menyeluruh dalam
lingkup dan demi kepentingan bangsa termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh lembaga negara.
G. Asas Wawasan Nusantara
Merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara dan diciptakan agar terwujud demi tetap taat dan setianya komponen/unsur pembentuk bangsa Indonesia(suku/golongan) terhadap kesepakatan (commitment) bersama. Asas wasantara terdiri dari:
1. Kepentingan/Tujuan yang sama
2. Keadilan
3. Kejujuran
4. Solidaritas
5. Kerjasama
6. Kesetiaan terhadap kesepakatan
H. Kedudukan Wawasan Nusantara
Wawasan Nusantara merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat dengan tujuan agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam rangka mencapai dan mewujudkan tujuan nasional.
Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari hirarkhi paradigma nasional sbb:
* Pancasila (dasar negara) =>Landasan Idiil
* UUD 1945 (Konstitusi negara) =>Landasan Konstitusional
* Wasantara (Visi bangsa) =>Landasan Visional
* Ketahanan Nasional (KonsepsiBangsa) =>Landasan Konsepsional
* GBHN (Kebijaksanaan Dasar Bangsa) =>Landasan Operasional
Fungsi Wawasan Nusantara adalah pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan dan perbuatan, baik bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa.
Tujuan Wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala bidang dari rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dari pada kepentingan orang perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa/daerah.
I. Implementasi Wawasan Nusantara
Penerapan Wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan negara.
a. Implementasi dalam kehidupan politik,
b. Implementasi dalam kehidupan Ekonomi,
c. Implementasi dalam kehidupan Sosial Budaya,
d. Implementasi dalam kehidupan Pertahanan Keamanan,
Prospek Implementasi Wawasan Nusantara
Berdasarkan beberapa teori mengemukakan pandangan global sbb:
1. Global Paradox menyatakan negara harus mampu memberikan peranan sebesar-besarnya kepada rakyatnya.
2. Borderless World dan The End of Nation State menyatakan batas wilayah geografi relatif tetap, tetapi kekuatan ekonomi dan budaya global akan menembus batas tsb. Pemerintah daerah perlu diberi peranan lebih berarti.
3. The Future of Capitalism menyatakan strategi baru kapitalisme adalah mengupayakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan masyarakat serta antara negara maju dengan negara berkembang.
4. Building Win Win World (Henderson) menyatakan perlu ada perubahan nuansa perang ekonomi, menjadikan masyarakat dunia yang lebih bekerjasama, memanfaatkan teknologi yang bersih lingkungan serta pemerintahan yang demokratis.
5. The Second Curve (Ian Morison) menyatakan dalam era baru timbul adanya peranan yang lebih besar dari pasar, peranan konsumen dan teknologi baru yang mengantar terwujudnya masyarakat baru.
Keberhasilan Implementasi Wasantara
Diperlukan kesadaran WNI untuk :
1. Mengerti, memahami, menghayati tentang hak dan kewajiban warganegara serta hubungan warganegara dengan negara, sehingga sadar sebagai bangsa Indonesia. Yang cinta tanah air berdasarkan pancasila, UUD 1945 dan wawasan nusantara.
2. Mengerti, memahami, menghayati tentang bangsa yang telah menegara, bahwa dalam menyelenggarakan kehidupan memerlukan konsepsi wawasan nusantara sehingga sadar sebagai warga negara yang memiliki cara pandang. Agar ke-2 hal dapat terwujud diperlukan sosialisasi dengan program yang teratur, terjadwal dan terarah.
Minggu, 01 April 2012
Sabtu, 31 Maret 2012
Softskill Kewarganegaraan "tugas1"
PUJI SRI RAHAYU
15210413
2EA03
tugas rangkuman kewarganegaraan bab 1
BAB 1
PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
1. Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan
1. dimulai sejak perjalanan panjang bangsa indonesia pada era sebelum dan setelah penjajahan.
2. dilanjutkan dengan era perebutan dan mempertahankan kemerdekaan hingga sampai era pengisisian kemerdekaan yang kemudian menimbulkan kondisi dan tuntutan yang berbeda sesuai dengan jamannya
1. Kompetensi yang diharapkan
Dengan melalui pendidikan kewarganegaraan ini generasi penerus pada suatu bangsa diharapkan akan mampu mengantisipasi hari depan yang senantiasa berubah yang selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara, dan hubungan internasional. Serta memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap dan perilaku sebagai pola tindakan yang cinta tanah air berdasarkan pancasila.
1. Pengertian dan pemahaman tentang bangsa dan bernegara
1. Bangsa (menurut kamus bahasa indonesia sdisi ke-2) adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan , adat, bahasa dan sejarah serta berpemerintahan sendiri.
Jadi bangsa indonesia adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai suatu bangsa serta proses didalam suatu wilayah nusantara/indonesia.
1.
1. Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang sama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengetahui adanya satu pemerintahan yang menguras tata tertip serta keselamatan sekelompok manusia tertentu.
1. Negara dan warga negara dalam sistem kenegaraan di Indonesia
Proses bangsa yang menegara di Indonesia dimulai sejak proklamasi 17 agustus 1945. Secara ringkas proses tersebut adalah sebagai berikut:
1.
1. Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia
2. proklamasi atau pintu gerbang kemerdekaan
3. keadaan bernegara yang nilai-nilai dasarnya ialah merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur
Pemahaman hak dan kewajiban warga Negara Indonesia tercantum dalam UUD 1945 tentang hak asasi manusia.
1. Pemahaman tentang demokrasi
1. Konsep demokrasi
Demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan (kratein) dari, oleh dan untuk rakyat (demos). Menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerinyahan, sedagkan rakyat beserta warga negara didefinisikan sebagai warga negara.
1.
1. Bentuk demokrasi dalam pengertian sistem pemerintahan negara:
* Pemerintahan monarki (monarki mutlak, monarki konstitusional, dan monarki parlementer)
* Pemerintahan republik : pemerintahan yang dijalankan oleh dan untuk kepentingan orang banyak. atau dalam bahasa latin disebut RES (pemerintahan) dan PUBLICA (rakyat)
Menurut JOHN LOCKE kekuasaan pemerintahan negara di pisahkan menjadi:
* kekuasaan legislatif (kekuasaan untuk membuat undang-undang yang dijalankan oleh parlemen)
* kekuasaan eksekutif (kekuasaan untuk menjalankan undang-undang yang dijalankan oleh pemerintahan)
* kekuasaan federatif (kekuasaan untuk menyatakan perang dan damai dan tindakan-tindakan lainya dengan luar negri)
Menurut MONTESQUE (teori trias politika)bahwa kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh tiga badan terpisah yaitu:
* Badan legislatif(kekuasaan membuat undang-undang)
* Badan eksekutif (kekuasaan menjalankan undang-undang)
* badan yudikatif (kekuasaan untuk mengadili jalannya pelaksanaan undang-undang)
1.
1. Klasifikasi sistem pemerintahan
* dalam sistem kepartaian terdapat tiga sistem yaitu: sistem multi partai (poliparty sistem), sistem dua partai (biparty system)dan satu partai (monoparty system)
* sistem pengisian jabatan pemegang kekuasaan negara
* hubungan antar pemegang kekuasaan negara terutama antara legislatif dan eksekutif
Model sistem pemerintahan negara:
* sistem pemerintahan diktator (borjuis dan proletar)
* sisrem pemerintahan parlementer
* sistem pemerintahan presidential
* sistem pemerintahan campuran
1. Prinsip dasar pemerintahan republic indonesia
Prinsip dasar sistem pemerintah indonesia yang terdapat dalam UUD 1945 adalah bahwa indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum ((rechtstaat), sistem konstitusi, kekuasaan negara tertinggi ditangan MPR, presiden adalah penyelenggara pemerintah negara tertinggi dibawah majelis, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, dll
Dalam menjalankan tugasnya presiden dibantu oleh: Departemen beserta aparat dibawahnya, lembaga pemerintahan bukan departemen dan badan usaha milik negara.
sedangkan pembagian kewilayahannya:
1. pemerintah pusat: tugasnya adalah melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia
2. pemerintah wilayah: Propinsi, daerah khusus ibukota /daerah istimewa, kabupaten, kota madya, kota administratif, kecamatan, desa, kelurahan
3. Pemerinatahan daerah: pemda 1 dan pemda 2
Demokrasi indonesia pemerintahan rakyat yang berdasarkan nilai-nilai falsafah pancasila yang berarti:
1. sistem pemerintahan rakyat dituntun oleh pancasila
2. demokrasi pancasila adalah transpormasi pancasila
3. menjadi komitmen bahwa pancasila dan UUD 1945 sewcara murni dan konsekuen dibidang pemerintahan dan politik
4. pelaksanaan demokrasi telah dipahami dengan nilai-nilai falsafah pancasila
5. Pelaksanaan demokrasi perupakan pengamalan pancasila melalui politik pemerintahan.
Selain hal-hal diatas berapa rumus mengenai demokrasi:
1. demokrasi indonesia (demokrasi politik, ekonomi serta soslial budaya): merupakan suatu sisrem pemerrntahan rakyat yang mengandung
2. menurut Prof. Dr Hazarin. SH. Demokrasi pancasila merupakan demokrasi sebagaimana telah diperaktekan oleh bangsa Indonesia sejak dulu kala dan masi dijumpai sekarang ini dalam kehidupan masyarakat Indonesia
3. rumusan sri soeltan sbb: demikrasi Indonesia adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmaht kebijaksanaan dalam permusyarawatan/perwakilan yang mengandung semangat ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradap, persatuan Indonesia dan keadilan sosial
4. rumusan pramudji: demikrasi Indonesia adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmaht kebijaksanaan dalam permusyarawatan/perwakilan yang berketuhanan yang maha esa, yang berkeprimanusiaan yang adil dan beradap,yang berpersatuan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
5. rumusan sadely:demokrasi Indonesia merupakan demokrasi berdasarkan pancasila yang meliputi bidang-bidang plitik, sosial dan ekonomiserta dalam penyelesaian masalah nasional berusaha sejauh mungkin menempuh jalan bermusyawarah untuk mencapai mufakat
Paham yang dianut dalam system kenegaraan RI adalah Negara kesatuan (unitet states republic of indonesia. penyelenggaraan kekuasaan adalah rakyat yang membagi kekuasaan menjadi lima:
1. kekuasaan tertinggi diberikan oleh rakyat kepada MPR (lembaga konstitusi)
2. DPR sebagia pembuat UU
3. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan
4. mahkamah agung sebagai lembaga peradilan dan penguji UU
5. badan pemeriksa keuangan sebagai lembaga yang mengaudit keuangan degara
1. Pemahaman tentang hak asasi manusia
pertimbangan pertimbangan dalam mukadimah deklarasi universal tentang HAM yang disetujui oleh resolusi majelis ulama perserikatan bangsa-bangsa nomor 217 A (III) TANGAL 10 DESEMBER 1948:
1.
1. pengakuan atas martabat yang elekat dan hak yang sama dan tidak tersaingkian dari semua anggota kemanusiaan, keadilan dan perdamaian didunia
2. mengabaikan dan memendang rendah pada HAM mengakibatkan perbuatan bengis yang menimbulksn rasa kemarahan dalam hatinurani umat manusia dan kebebasan berbicara dan agama, serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan telah dinyatakan sebagai aspirasi tertinggi dari rakyat jelata
3. hak-hak manusia perlu dilindungi oleh persatuian hukum supaya tercipta perdamaian
4. persahabatan negara perlu disatukan
5. Negara-negara anggota PBB telah menyatakan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia
6. negara angota telah berjanji akan mencapai perbaikan penghargaan umum terhadap pelaksanaan HAM dan kebebasan asas dalam kerjasama dalam PBB
7. pengertian umum terhadap hak-hak dan kebebasan ini adalah penting sekali untuk pelaksanaan janji ii secara benar
1. Kerangka dasar kehdupan nasional meliputi keterkaitan antara falsafah pancasila, UUD 1945, wawasan nusantara dan ketahanan nasional
1. konsep hukum antara pancasila dan bangsa
manusia yang sudah menjadi bangsa indonesia saat iniyaitu sejak tanggal 28 oktober 1928(sumpah pemuda) telah menhetahui bahwa diatasnya adalah sang pencipta, yang akhirnya menimbulkan rasa kemanusiaan yang tinggi baik dengan bangsa sediri maupun denngan bangsa lain
1.
1. pancasila sebagai landasan ideologi
cita-cita bangsa indonesia yang luhur kemudian menjadi cita-cita negara karena pancasila merupakan landasan idealisme negara NKRI, karena sila-sela yang ada didalamnya merupakan kebenaran hakik yang pperlu diwujudkan
1. Landasan hukum UUD 1945 dan negara kesatuan republic indonesia
1. pancasila sebagai ideologi negara
pancasila merupakan falsafah bangsa sehingga ketika indonesia menjadi negara falsafah pancasila masuk dalam negara
1.
1. UUD 1945 sebagai landasan konstitusi
kemerdekaan indonesia merupakan momentum yang sengat berharga karena terlepas dari penjajahan tetapi kemerdekaan ini bukan kemerdekaan NKRI karena, teks proklamasi secara tegas menyatakan bahwa yang merdeka adalah bangsa indonesia bukan negara sera mengongan dengan kondisi inimaka engan segera dibentuk PPKI yang bertugas membuat DD
1.
1. Impelentasi konsepsi UUD 1945 sebagai landasan konstitusi
2. konsepsi pertama tentang pancasil;a sebagai cita-cita dan ideologi negara
3. konsep UUD 1945 dalam mewadahi perbedaan pendapat dalam masyarakat
4. konsep UUD 1945 dalam instruktur politik
1. Perkembangan pendidikan pendahuluan bela negarra
situasi NKRI terbagi dalam priode-priode
1. tahun 1946 sejak NKRI diproklamasikan sampai 1965 di sebut priodelama atau orde lama
2. tahun 1954 terbitlah produk undang-undang tenteang PPPR dengan nomor 28 tahun 1954
3. tahun 1965 sampai 1998 disebut orde baru
4. tahun 1973 keluar ketetapan MPR denag nomor IV/MPR/1973 tentang GBHN
5. tahun 1998 sampai sekarang disebut periode reformasi
15210413
2EA03
tugas rangkuman kewarganegaraan bab 1
BAB 1
PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
1. Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan
1. dimulai sejak perjalanan panjang bangsa indonesia pada era sebelum dan setelah penjajahan.
2. dilanjutkan dengan era perebutan dan mempertahankan kemerdekaan hingga sampai era pengisisian kemerdekaan yang kemudian menimbulkan kondisi dan tuntutan yang berbeda sesuai dengan jamannya
1. Kompetensi yang diharapkan
Dengan melalui pendidikan kewarganegaraan ini generasi penerus pada suatu bangsa diharapkan akan mampu mengantisipasi hari depan yang senantiasa berubah yang selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara, dan hubungan internasional. Serta memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap dan perilaku sebagai pola tindakan yang cinta tanah air berdasarkan pancasila.
1. Pengertian dan pemahaman tentang bangsa dan bernegara
1. Bangsa (menurut kamus bahasa indonesia sdisi ke-2) adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan , adat, bahasa dan sejarah serta berpemerintahan sendiri.
Jadi bangsa indonesia adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai suatu bangsa serta proses didalam suatu wilayah nusantara/indonesia.
1.
1. Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang sama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengetahui adanya satu pemerintahan yang menguras tata tertip serta keselamatan sekelompok manusia tertentu.
1. Negara dan warga negara dalam sistem kenegaraan di Indonesia
Proses bangsa yang menegara di Indonesia dimulai sejak proklamasi 17 agustus 1945. Secara ringkas proses tersebut adalah sebagai berikut:
1.
1. Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia
2. proklamasi atau pintu gerbang kemerdekaan
3. keadaan bernegara yang nilai-nilai dasarnya ialah merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur
Pemahaman hak dan kewajiban warga Negara Indonesia tercantum dalam UUD 1945 tentang hak asasi manusia.
1. Pemahaman tentang demokrasi
1. Konsep demokrasi
Demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan (kratein) dari, oleh dan untuk rakyat (demos). Menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerinyahan, sedagkan rakyat beserta warga negara didefinisikan sebagai warga negara.
1.
1. Bentuk demokrasi dalam pengertian sistem pemerintahan negara:
* Pemerintahan monarki (monarki mutlak, monarki konstitusional, dan monarki parlementer)
* Pemerintahan republik : pemerintahan yang dijalankan oleh dan untuk kepentingan orang banyak. atau dalam bahasa latin disebut RES (pemerintahan) dan PUBLICA (rakyat)
Menurut JOHN LOCKE kekuasaan pemerintahan negara di pisahkan menjadi:
* kekuasaan legislatif (kekuasaan untuk membuat undang-undang yang dijalankan oleh parlemen)
* kekuasaan eksekutif (kekuasaan untuk menjalankan undang-undang yang dijalankan oleh pemerintahan)
* kekuasaan federatif (kekuasaan untuk menyatakan perang dan damai dan tindakan-tindakan lainya dengan luar negri)
Menurut MONTESQUE (teori trias politika)bahwa kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh tiga badan terpisah yaitu:
* Badan legislatif(kekuasaan membuat undang-undang)
* Badan eksekutif (kekuasaan menjalankan undang-undang)
* badan yudikatif (kekuasaan untuk mengadili jalannya pelaksanaan undang-undang)
1.
1. Klasifikasi sistem pemerintahan
* dalam sistem kepartaian terdapat tiga sistem yaitu: sistem multi partai (poliparty sistem), sistem dua partai (biparty system)dan satu partai (monoparty system)
* sistem pengisian jabatan pemegang kekuasaan negara
* hubungan antar pemegang kekuasaan negara terutama antara legislatif dan eksekutif
Model sistem pemerintahan negara:
* sistem pemerintahan diktator (borjuis dan proletar)
* sisrem pemerintahan parlementer
* sistem pemerintahan presidential
* sistem pemerintahan campuran
1. Prinsip dasar pemerintahan republic indonesia
Prinsip dasar sistem pemerintah indonesia yang terdapat dalam UUD 1945 adalah bahwa indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum ((rechtstaat), sistem konstitusi, kekuasaan negara tertinggi ditangan MPR, presiden adalah penyelenggara pemerintah negara tertinggi dibawah majelis, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, dll
Dalam menjalankan tugasnya presiden dibantu oleh: Departemen beserta aparat dibawahnya, lembaga pemerintahan bukan departemen dan badan usaha milik negara.
sedangkan pembagian kewilayahannya:
1. pemerintah pusat: tugasnya adalah melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia
2. pemerintah wilayah: Propinsi, daerah khusus ibukota /daerah istimewa, kabupaten, kota madya, kota administratif, kecamatan, desa, kelurahan
3. Pemerinatahan daerah: pemda 1 dan pemda 2
Demokrasi indonesia pemerintahan rakyat yang berdasarkan nilai-nilai falsafah pancasila yang berarti:
1. sistem pemerintahan rakyat dituntun oleh pancasila
2. demokrasi pancasila adalah transpormasi pancasila
3. menjadi komitmen bahwa pancasila dan UUD 1945 sewcara murni dan konsekuen dibidang pemerintahan dan politik
4. pelaksanaan demokrasi telah dipahami dengan nilai-nilai falsafah pancasila
5. Pelaksanaan demokrasi perupakan pengamalan pancasila melalui politik pemerintahan.
Selain hal-hal diatas berapa rumus mengenai demokrasi:
1. demokrasi indonesia (demokrasi politik, ekonomi serta soslial budaya): merupakan suatu sisrem pemerrntahan rakyat yang mengandung
2. menurut Prof. Dr Hazarin. SH. Demokrasi pancasila merupakan demokrasi sebagaimana telah diperaktekan oleh bangsa Indonesia sejak dulu kala dan masi dijumpai sekarang ini dalam kehidupan masyarakat Indonesia
3. rumusan sri soeltan sbb: demikrasi Indonesia adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmaht kebijaksanaan dalam permusyarawatan/perwakilan yang mengandung semangat ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradap, persatuan Indonesia dan keadilan sosial
4. rumusan pramudji: demikrasi Indonesia adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmaht kebijaksanaan dalam permusyarawatan/perwakilan yang berketuhanan yang maha esa, yang berkeprimanusiaan yang adil dan beradap,yang berpersatuan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
5. rumusan sadely:demokrasi Indonesia merupakan demokrasi berdasarkan pancasila yang meliputi bidang-bidang plitik, sosial dan ekonomiserta dalam penyelesaian masalah nasional berusaha sejauh mungkin menempuh jalan bermusyawarah untuk mencapai mufakat
Paham yang dianut dalam system kenegaraan RI adalah Negara kesatuan (unitet states republic of indonesia. penyelenggaraan kekuasaan adalah rakyat yang membagi kekuasaan menjadi lima:
1. kekuasaan tertinggi diberikan oleh rakyat kepada MPR (lembaga konstitusi)
2. DPR sebagia pembuat UU
3. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan
4. mahkamah agung sebagai lembaga peradilan dan penguji UU
5. badan pemeriksa keuangan sebagai lembaga yang mengaudit keuangan degara
1. Pemahaman tentang hak asasi manusia
pertimbangan pertimbangan dalam mukadimah deklarasi universal tentang HAM yang disetujui oleh resolusi majelis ulama perserikatan bangsa-bangsa nomor 217 A (III) TANGAL 10 DESEMBER 1948:
1.
1. pengakuan atas martabat yang elekat dan hak yang sama dan tidak tersaingkian dari semua anggota kemanusiaan, keadilan dan perdamaian didunia
2. mengabaikan dan memendang rendah pada HAM mengakibatkan perbuatan bengis yang menimbulksn rasa kemarahan dalam hatinurani umat manusia dan kebebasan berbicara dan agama, serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan telah dinyatakan sebagai aspirasi tertinggi dari rakyat jelata
3. hak-hak manusia perlu dilindungi oleh persatuian hukum supaya tercipta perdamaian
4. persahabatan negara perlu disatukan
5. Negara-negara anggota PBB telah menyatakan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia
6. negara angota telah berjanji akan mencapai perbaikan penghargaan umum terhadap pelaksanaan HAM dan kebebasan asas dalam kerjasama dalam PBB
7. pengertian umum terhadap hak-hak dan kebebasan ini adalah penting sekali untuk pelaksanaan janji ii secara benar
1. Kerangka dasar kehdupan nasional meliputi keterkaitan antara falsafah pancasila, UUD 1945, wawasan nusantara dan ketahanan nasional
1. konsep hukum antara pancasila dan bangsa
manusia yang sudah menjadi bangsa indonesia saat iniyaitu sejak tanggal 28 oktober 1928(sumpah pemuda) telah menhetahui bahwa diatasnya adalah sang pencipta, yang akhirnya menimbulkan rasa kemanusiaan yang tinggi baik dengan bangsa sediri maupun denngan bangsa lain
1.
1. pancasila sebagai landasan ideologi
cita-cita bangsa indonesia yang luhur kemudian menjadi cita-cita negara karena pancasila merupakan landasan idealisme negara NKRI, karena sila-sela yang ada didalamnya merupakan kebenaran hakik yang pperlu diwujudkan
1. Landasan hukum UUD 1945 dan negara kesatuan republic indonesia
1. pancasila sebagai ideologi negara
pancasila merupakan falsafah bangsa sehingga ketika indonesia menjadi negara falsafah pancasila masuk dalam negara
1.
1. UUD 1945 sebagai landasan konstitusi
kemerdekaan indonesia merupakan momentum yang sengat berharga karena terlepas dari penjajahan tetapi kemerdekaan ini bukan kemerdekaan NKRI karena, teks proklamasi secara tegas menyatakan bahwa yang merdeka adalah bangsa indonesia bukan negara sera mengongan dengan kondisi inimaka engan segera dibentuk PPKI yang bertugas membuat DD
1.
1. Impelentasi konsepsi UUD 1945 sebagai landasan konstitusi
2. konsepsi pertama tentang pancasil;a sebagai cita-cita dan ideologi negara
3. konsep UUD 1945 dalam mewadahi perbedaan pendapat dalam masyarakat
4. konsep UUD 1945 dalam instruktur politik
1. Perkembangan pendidikan pendahuluan bela negarra
situasi NKRI terbagi dalam priode-priode
1. tahun 1946 sejak NKRI diproklamasikan sampai 1965 di sebut priodelama atau orde lama
2. tahun 1954 terbitlah produk undang-undang tenteang PPPR dengan nomor 28 tahun 1954
3. tahun 1965 sampai 1998 disebut orde baru
4. tahun 1973 keluar ketetapan MPR denag nomor IV/MPR/1973 tentang GBHN
5. tahun 1998 sampai sekarang disebut periode reformasi
Jumat, 30 Maret 2012
"Obituary" by Ministry of Love
Obituary
i guess they never really tell you
or know how to quite prepare
you for that moment when your life falls apart
you gotta fake a smile, stay a while, acting on a stage trying so hard just to nail the part
and i've been there too, but the answer isn't shutting me out
so you can take your time but
i'll be gone, not waiting around for you.
i've said it once before,
and i'll say it again
with regret, i must inform you, i'm no ones second best
so you can tell me that i'm lovely,
how i'm perfect, that i've got everything and more that you want
but baby spare the lines and save your breath cause you're gonna need it while you're drowning in your giant pity pot
and i'm just a fool 'cause i thought i knew you
i've said it once before and i'll say it again
with regret, i must inform you, i'm no ones second best
ohh and i knew that it was over
yeah from the moment i heard you say her name
i've heard you speak that tone before
it weakened up my knees back when mine was the only name on your lips that would drape over your tongue like silk
but now it's all for someone else
someone new
someone who can't deserve you half as much as i do.
so you can tell me that it's over, that i'm crazy, that it's time for me to stop it and ust move on
but baby you can't seem to see that i have tried and realized that all this time i was just lying to my heart
and i'm just the fool, cause now i've lost you..
i've said it once before,
and i'll say it again
with regret, i must inform you, i'm no ones second best
ohh and i knew that it was over
yeah from the moment i heard you say her name
i've heard you speak that tone before
it weakened up my knees back when mine was the only name on your lips that would drape over your tongue like silk
but now it's all for someone else
someone new
someone who can't deserve you half as much as i do.
i told myself i just need sleep
like you told yourself i'm not awake
and i told myself that i'll be just fine
and washed my mouth out with cyanide
and i'm gonna use this moment to say i'm taking back my life
two years waiting on the tip of my tongue
it all ends tonight
'cause i'm gone
you won't get another chance
and i'm gone,
but we'll always have the past
i guess they never really tell you
or know how to quite prepare
you for that moment when your life falls apart
you gotta fake a smile, stay a while, acting on a stage trying so hard just to nail the part
and i've been there too, but the answer isn't shutting me out
so you can take your time but
i'll be gone, not waiting around for you.
i've said it once before,
and i'll say it again
with regret, i must inform you, i'm no ones second best
so you can tell me that i'm lovely,
how i'm perfect, that i've got everything and more that you want
but baby spare the lines and save your breath cause you're gonna need it while you're drowning in your giant pity pot
and i'm just a fool 'cause i thought i knew you
i've said it once before and i'll say it again
with regret, i must inform you, i'm no ones second best
ohh and i knew that it was over
yeah from the moment i heard you say her name
i've heard you speak that tone before
it weakened up my knees back when mine was the only name on your lips that would drape over your tongue like silk
but now it's all for someone else
someone new
someone who can't deserve you half as much as i do.
so you can tell me that it's over, that i'm crazy, that it's time for me to stop it and ust move on
but baby you can't seem to see that i have tried and realized that all this time i was just lying to my heart
and i'm just the fool, cause now i've lost you..
i've said it once before,
and i'll say it again
with regret, i must inform you, i'm no ones second best
ohh and i knew that it was over
yeah from the moment i heard you say her name
i've heard you speak that tone before
it weakened up my knees back when mine was the only name on your lips that would drape over your tongue like silk
but now it's all for someone else
someone new
someone who can't deserve you half as much as i do.
i told myself i just need sleep
like you told yourself i'm not awake
and i told myself that i'll be just fine
and washed my mouth out with cyanide
and i'm gonna use this moment to say i'm taking back my life
two years waiting on the tip of my tongue
it all ends tonight
'cause i'm gone
you won't get another chance
and i'm gone,
but we'll always have the past
Ekonomi Bisnis
PUJI SRI RAHAYU
15210413
2EA03
SOFTSKILL BAHASA INGGRIS SEMESTER 2
Terpicu Spekulasi Rencana Kenaikan Harga BBM
ANTARA
JAKARTA – Belarut-larutnya pembahasan APBN-P 2012 yang isinya salah satunya menyangkut kebijakan pemerintah terhadap besaran subsidi energi khususnya bahan bakar minyak (BBM) premium menimbulkan multitafsir pasar. Dalam kondisi ketidakpastian ini, membuat produsen ingin mengamankan dirinya sehingga mencoba melepas dengan harga lebih tinggi kepada konsumen.
Kenaikan rata-rata inilah, yang memberikan kontribusi besar terkereknya laju inflasi pada Maret 2012. Bahkan, diprediksikan inflasi pada tahun ini bisa mencapai diatas 7 persen karena impact dari kenaikan harga BBM berssubsidi dan faktor seasonal yang akan terjadi di awal semester II-2012.
Pengamat Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latief Adam memprediksikan, apabila per 1 April BBM premium dinaikkan akan membawa dampak dalam 6 bulan, dan puncaknya terjadi pada 3 bulan pertama. Walau nanti pada medio Juni-September dampak inflasi ini mulai mereda, masyarakat sudah dihadapkan kembali dengan faktor seasonal yang akan mengerek inflasi lebih tinggi.
"Bulan Juli-Agustus dampak dari BBM cenderung menurun tapi disisi lain ada faktor seasonal yaitu puasa dan lebaran, sehingga puncak inflasi pada tahun ini akan terjadi di bulan tersebut bisa lebih dari 1 persen karena tanpa adanya kenaikan BBM inflasi bulan-bulan tersebut bisa mencapai 1 persen," tuturnya.
Oleh karena itu, jika memperhitungkan berbagai kemungkinan yang terjadi pada tahun ini maka Latief Adam memperkirakan laju inflasi sepanjang tahun ini bisa lebih dari 7 persen. Angka ini lebih tinggi dari target pemerintah dalam APBN-P sebesar 6,8 persen.
"Karena ini kan akumulatif artinya faktor nya bukan hanya dari BBM saja tetapi juga dari depresiasi rupiah yang mempengaruhi sektor industri,"jelasnya.
Tidak hanya itu, yang perlu diperhitungkan dengan beberapa kebijakan pemerintah pada tahun ini. Salah satunya dengan menaikan HPP di dalam negeri ataupun mengimpor beras yang akan berpengaruh terhadap fluktuasi harga pangan. "Jadi ada faktor-faktor lain yang akan mengerek inflasi lebih tinggi selain kenaikan harga BBM,"terangnya.
Senada dengan Latief, Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro mengatakan dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi akan berlangsung selama 3-4 bulan kedepan. Setelah itu, akan kembali naik dengan adanya faktor seasonal bulan puasa dan lebaran, dimana akan mengerek laju inflasi lebih tinggi karena harga komoditas melonjak akibat demand yang cukup besar.
"Di bulan Juni itu dampak bersihnya peningkatan BBM setelah itu, relatif turun akan tetapi ada puasa di bulan Juli secara historikal akan meningkatkan inflasi, akibatnya dengan adanya kenaikan harga BBM 1.500 rupiah dan faktor-faktor lainnya maka akan mengerek inflasi sebesar 7 persen,"urainya.
Seperti diketahui, Bank Indonesia (BI) optimistis dampak kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap kenaikan inflasi hanya beberapa bulan saja. Setelah itu, angka inflasi akan lebih dipengaruhi banyak faktor. "Hitungan kita itu 4,4 persen (inflasi) kalau enggak ada apa-apa. Kalau ada ya 6,8-7,1 persen. Sebenarnya kalau inflasi kita secara di luar yang diatur harganya (administered price) itu rendah,"ujar Gubernur BI Darmin Nasution.
Menurutnya, berdasarkan pengalaman masa lalu keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi, pengaruhnya hanya beberapa bulan. "Setelah itu reda," tambahnya. Darmin menambahkan, inflasi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi hanya tinggi beberapa bulan. Setelah itu, inflasi kembali akan terjaga sehingga Bank Sentral optimistis, inflasi tahunan akan berada di 6,8-7,1 persen. "Harus kita perhatikan betul adalah jangan sampai kenaikan harga BBM lampaui kenaikan inflasi seharusnya karena spekulasi,"pungkasnya.
fia/E-12
15210413
2EA03
SOFTSKILL BAHASA INGGRIS SEMESTER 2
Terpicu Spekulasi Rencana Kenaikan Harga BBM
ANTARA
JAKARTA – Belarut-larutnya pembahasan APBN-P 2012 yang isinya salah satunya menyangkut kebijakan pemerintah terhadap besaran subsidi energi khususnya bahan bakar minyak (BBM) premium menimbulkan multitafsir pasar. Dalam kondisi ketidakpastian ini, membuat produsen ingin mengamankan dirinya sehingga mencoba melepas dengan harga lebih tinggi kepada konsumen.
Kenaikan rata-rata inilah, yang memberikan kontribusi besar terkereknya laju inflasi pada Maret 2012. Bahkan, diprediksikan inflasi pada tahun ini bisa mencapai diatas 7 persen karena impact dari kenaikan harga BBM berssubsidi dan faktor seasonal yang akan terjadi di awal semester II-2012.
Pengamat Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latief Adam memprediksikan, apabila per 1 April BBM premium dinaikkan akan membawa dampak dalam 6 bulan, dan puncaknya terjadi pada 3 bulan pertama. Walau nanti pada medio Juni-September dampak inflasi ini mulai mereda, masyarakat sudah dihadapkan kembali dengan faktor seasonal yang akan mengerek inflasi lebih tinggi.
"Bulan Juli-Agustus dampak dari BBM cenderung menurun tapi disisi lain ada faktor seasonal yaitu puasa dan lebaran, sehingga puncak inflasi pada tahun ini akan terjadi di bulan tersebut bisa lebih dari 1 persen karena tanpa adanya kenaikan BBM inflasi bulan-bulan tersebut bisa mencapai 1 persen," tuturnya.
Oleh karena itu, jika memperhitungkan berbagai kemungkinan yang terjadi pada tahun ini maka Latief Adam memperkirakan laju inflasi sepanjang tahun ini bisa lebih dari 7 persen. Angka ini lebih tinggi dari target pemerintah dalam APBN-P sebesar 6,8 persen.
"Karena ini kan akumulatif artinya faktor nya bukan hanya dari BBM saja tetapi juga dari depresiasi rupiah yang mempengaruhi sektor industri,"jelasnya.
Tidak hanya itu, yang perlu diperhitungkan dengan beberapa kebijakan pemerintah pada tahun ini. Salah satunya dengan menaikan HPP di dalam negeri ataupun mengimpor beras yang akan berpengaruh terhadap fluktuasi harga pangan. "Jadi ada faktor-faktor lain yang akan mengerek inflasi lebih tinggi selain kenaikan harga BBM,"terangnya.
Senada dengan Latief, Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro mengatakan dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi akan berlangsung selama 3-4 bulan kedepan. Setelah itu, akan kembali naik dengan adanya faktor seasonal bulan puasa dan lebaran, dimana akan mengerek laju inflasi lebih tinggi karena harga komoditas melonjak akibat demand yang cukup besar.
"Di bulan Juni itu dampak bersihnya peningkatan BBM setelah itu, relatif turun akan tetapi ada puasa di bulan Juli secara historikal akan meningkatkan inflasi, akibatnya dengan adanya kenaikan harga BBM 1.500 rupiah dan faktor-faktor lainnya maka akan mengerek inflasi sebesar 7 persen,"urainya.
Seperti diketahui, Bank Indonesia (BI) optimistis dampak kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap kenaikan inflasi hanya beberapa bulan saja. Setelah itu, angka inflasi akan lebih dipengaruhi banyak faktor. "Hitungan kita itu 4,4 persen (inflasi) kalau enggak ada apa-apa. Kalau ada ya 6,8-7,1 persen. Sebenarnya kalau inflasi kita secara di luar yang diatur harganya (administered price) itu rendah,"ujar Gubernur BI Darmin Nasution.
Menurutnya, berdasarkan pengalaman masa lalu keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi, pengaruhnya hanya beberapa bulan. "Setelah itu reda," tambahnya. Darmin menambahkan, inflasi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi hanya tinggi beberapa bulan. Setelah itu, inflasi kembali akan terjaga sehingga Bank Sentral optimistis, inflasi tahunan akan berada di 6,8-7,1 persen. "Harus kita perhatikan betul adalah jangan sampai kenaikan harga BBM lampaui kenaikan inflasi seharusnya karena spekulasi,"pungkasnya.
fia/E-12
Selasa, 03 Januari 2012
Perkembangan Koperasi Serta Pendapat Saya Kedepannya
PUJI SRI RAHAYU
15210413
2EA03
PASANG SURUT PERKEMBANGAN KOPERASI
DI DUNIA DAN INDONESIA
Oleh : Noer Soetrisno
Latar Belakang
1. Sejarah kelahiran dan berkembangnya koperasi di negara maju (barat) dan negara berkembang memang sangat diametral. Di barat koperasi lahir sebagai gerakan untuk melawan ketidakadilan pasar, oleh karena itu tumbuh dan berkembang dalam suasana persaingan pasar. Bahkan dengan kekuatannya itu koperasi meraih posisi tawar dan kedudukan penting dalam konstelasi kebijakan ekonomi termasuk dalam perundingan internasional. Peraturan perundangan yang mengatur koperasi tumbuh kemudian sebagai tuntutan masyarakat koperasi dalam rangka melindungi dirinya. Di negara berkembang koperasi dirasa perlu dihadirkan dalam kerangka membangun institusi yang dapat menjadi mitra negara dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kesadaran antara kesamaan dan kemuliaan tujuan negara dan gerakan koperasi dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat ditonjolkan di negara berkembang, baik oleh pemerintah kolonial maupun pemerintahan bangsa sendiri setelah kemerdekaan. Berbagai peraturan perundangan yang mengatur koperasi dilahirkan dengan maksud mempercepat pengenalan koperasi dan memberikan arah bagi pengembangan koperasi serta dukungan/perlindungan yang diperlukan.
2. Pada saat ini dengan globalisasi dan runtuhnya perekonomian sosialis di Eropa Timur serta terbukanya Afrika, maka gerakan koperasi di dunia telah mencapai suatu status yang menyatu di seluruh dunia. Dimasa lalu jangkauan pertukaran pengalaman gerakan koperasi dibatasi oleh blok politik/ekonomi, sehingga orang berbicara koperasi sering dengan pengertian berbeda. Meskipun hingga tahun 1960-an konsep gerakan koperasi belum mendapat kesepakatan secara internasional, namun dengan lahirnya Revolusi ILO-127 tahun 1966 maka dasar pengembangan koperasi mulai digunakan dengan tekanan pada saat itu adalah memanfaatkan model koperasi sebagai wahana promosi kesejahteraan masyarakat, terutama kaum pekerja yang ketika itu kental dengan sebutan kaum buruh. Sehingga syarat yang ditekankan bagi keanggotaan koperasi adalah “Kemampuan untuk memanfaatkan jasa koperasi”. Dalam hal ini resolusi tersebut telah mendorong tumbuhnya program-program pengembangan koperasi yang lebih sistematis dan digalang secara internasional.
3. Pada akhir 1980-an koperasi dunia mulai gelisah dengan proses globalisasi dan liberalisasi ekonomi dimana-mana, sehingga berbagai langkah pengkajian ulang kekuatan koperasi dilakukan. Hingga tahun 1992 Kongres ICA di Tokyo melalui pidato Presiden ICA (Lars Marcus) masih melihat perlunya koperasi melihat pengalaman swasta, bahkan laporan Sven Akheberg menganjurkan agar koperasi mengikuti layaknya “private enterprise”. Namun dalam perdebatan Tokyo melahirkan kesepakatan untuk mendalami kembali semangat koperasi dan mencari kekuatan gerakan koperasi serta kembali kepada sebab di dirikannya koperasi. Sepuluh tahun kemudian Presiden ICA saat ini Roberto Barberini menyatakan koperasi harus hidup dalam suasana untuk mendapatkan perlakuan yang sama “equal treatment” sehingga apa yang dapat dikerjakan oleh perusahaan lain juga harus terbuka bagi koperasi (ICA, 2002). Koperasi kuat karena menganut “established for last”.
4. Pada tahun 1995 gerakan koperasi menyelenggarakan Kongres koperasi di Manchester Inggris dan melahirkan suatu landasan baru yang dinamakan International Cooperative Identity Statement (ICIS) yang menjadi dasar tentang pengertian prinsip dan nilai dasar koperasi untuk menjawab tantangan globalisasi. Patut dicatat satu hal bahwa kerisauan tentang globalisasi dan liberalisasi perdagangan di berbagai negara terjawab oleh gerakan koperasi dengan kembali pada jati diri, namun pengertian koperasi sebagai “enterprise” dicantumkan secara eksplisit. Dengan demikian mengakhiri perdebatan apakah koperasi lembaga bisnis atau lembaga “quasi-sosial”. Dan sejak itu semangat untuk mengembangkan koperasi terus menggelora di berbagai sistim ekonomi yang semula tertutup kini terbuka.
Catatan awal : “Dari sini dapat ditarik catatan bahwa koperasi berkembang dengan keterbukaan, sehingga liberalisasi perdagangan bukan musuh koperasi”.
5. Di kawasan Asia Pasifik hal serupa ini juga terjadi sehingga pada tahun 1990 diadakan Konferensi Pertama Para Menteri-Menteri yang bertanggung jawab dibidang koperasi di Sydney, Australia. Pertemuan ini adalah kejadian kali pertama untuk menjembatani aspirasi gerakan koperasi yang dimotori oleh ICA-Regional Office of The Asian dan Pacific dengan pemerintah. Pertemuan ini telah melicinkan jalan bagi komunikasi dua arah dan menjadi pertemuan regional yang reguler setelah Konferensi ke II di Jakarta pada tahun 1992. Pesan Jakarta yang terpenting adalah hubungan pemerintah dan gerakan koperasi terjadi karena kesamaan tujuan antara negara dan gerakan koperasi, namun harus diingat program bersama tidak harus mematikan inisiatif dan kemurnian koperasi. Pesan kedua adalah kerjasama antara koperasi dan swasta (secara khusus disebut penjualan saham kepada koperasi) boleh dilakukan sepanjang tidak menimbulkan erosi pada prinsip dan nilai dasar koperasi.
Pengalaman Koperasi Di Indonesia
6. Di Indonesia pengenalan koperasi memang dilakukan oleh dorongan pemerintah, bahkan sejak pemerintahan penjajahan Belanda telah mulai diperkenalkan. Gerakan koperasi sendiri mendeklarasikan sebagai suatu gerakan sudah dimulai sejak tanggal 12 Juli 1947 melalui Kongres Koperasi di Tasikmalaya. Pengalaman di tanah air kita lebih unik karena koperasi yang pernah lahir dan telah tumbuh secara alami di jaman penjajahan, kemudian setelah kemerdekaan diperbaharui dan diberikan kedudukan yang sangat tinggi dalam penjelasan undang-undang dasar. Dan atas dasar itulah kemudian melahirkan berbagai penafsiran bagaimana harus mengembangkan koperasi. Paling tidak dengan dasar yang kuat tersebut sejarah perkembangan koperasi di Indonesia telah mencatat tiga pola pengembangan koperasi. Secara khusus pemerintah memerankan fungsi “regulatory” dan “development” secara sekaligus (Shankar 2002). Ciri utama perkembangan koperasi di Indonesia adalah dengan pola penitipan kepada program yaitu : (i) Program pembangunan secara sektoral seperti koperasi pertanian, koperasi desa, KUD; (ii) Lembaga-lembaga pemerintah dalam koperasi pegawai negeri dan koperasi fungsional lainnya; dan (iii) Perusahaan baik milik negara maupun swasta dalam koperasi karyawan. Sebagai akibatnya prakarsa masyarakat luas kurang berkembang dan kalau ada tidak diberikan tempat semestinya.
7. Selama ini “koperasi” dikembangkan dengan dukungan pemerintah dengan basis sektor-sektor primer dan distribusi yang memberikan lapangan kerja terbesar bagi penduduk Indonesia. Sebagai contoh sebagian besar KUD sebagai koperasi program di sektor pertanian didukung dengan program pembangunan untuk membangun KUD. Disisi lain pemerintah memanfaatkan KUD untuk mendukung program pembangunan pertanian untuk swasembada beras seperti yang selama PJP I, menjadi ciri yang menonjol dalam politik pembangunan koperasi. Bahkan koperasi secara eksplisit ditugasi melanjutkan program yang kurang berhasil ditangani langsung oleh pemerintah bahkan bank pemerintah, seperti penyaluran kredit BIMAS menjadi KUT, pola pengadaan beras pemerintah, TRI dan lain-lain sampai pada penciptaan monopoli baru (cengkeh). Sehingga nasib koperasi harus memikul beban kegagalan program, sementara koperasi yang berswadaya praktis tersisihkan dari perhatian berbagai kalangan termasuk para peneliti dan media masa. Dalam pandangan pengamatan internasional Indonesia mengikuti lazimnya pemerintah di Asia yang melibatkan koperasi secara terbatas seperti disektor pertanian (Sharma, 1992).
Pengalaman Umum Kemajuan Koperasi : Mencari Determinan
8. Sejarah kelahiran koperasi di dunia yang melahirkan model-model keberhasilan umumnya berangkat dari tiga kutub besar, yaitu konsumen seperti di Inggris, kredit seperti yang terjadi di Perancis dan Belanda kemudian produsen yang berkembang pesat di daratan Amerika maupun di Eropa juga cukup maju. Namun ketika koperasi-koperasi tersebut akhirnya mencapai kemajuan dapat dijelaskan bahwa pendapatan anggota yang digambarkan oleh masyarakat pada umumnya telah melewati garis kemiskinan. Contoh pada saat Revolusi Industri pendapatan/anggota di Inggris sudah berada pada sekitar US$ 500,- atau di Denmark pada saat revolusi pendidikan dimulai pendapatan per kapita di Denmark berada pada kisaran US$ 350,-. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya dukungan belanja rumah tangga baik sebagai produsen maupun sebagai konsumen mampu menunjang kelayakan bisnis perusahaan koperasi. Pada akhirnya penjumlahan keseluruhan transaksi para anggota harus menghasilkan suatu volume penjualan yang mampu mendapatkan penerimaan koperasi yang layak dimana hal ini ditentukan oleh rata-rata tingkat pendapatan atau skala kegiatan ekonomi anggota.
Syarat 1 : "Skala usaha koperasi harus layak secara ekonomi".
9. Didaratan Eropa koperasi tumbuh melalui koperasi kredit dan koperasi konsumen yang kuat hingga disegani oleh berbagai kekuatan. Bahkan 2 (dua) bank terbesar di Eropa milik koperasi yakni "Credit Agricole" di Perancis, RABO-Bank di Netherlands Nurinchukin bank di Jepang dan lain-lain. Disamping itu hampir di setiap negara menunjukkan adanya koperasi kredit yang kuat seperti Credit Union di Amerika Utara dan lain-lain. Kredit sebagai kebutuhan universal bagi umat manusia terlepas dari kedudukannya sebagai produsen maupun konsumen dan penerima penghasilan tetap atau bukan adalah "potensial customer-member" dari koperasi kredit.
Syarat 2 : "Harus memiliki cakupan kegiatan yang menjangkau kebutuhan masyarakat luas, kredit (simpan-pinjam) dapat menjadi platform dasar menumbuhkan koperasi".
10. Di manapun baik di negara berkembang maupun di negara maju kita selalu disuguhkan contoh koperasi yang berhasil, namun ada kesamaan universal yaitu koperasi peternak sapi perah dan koperasi produsen susu, selalu menjadi contoh sukses dimana-mana. Secara spesial terdapat contoh yang lain seperti produsen gandum di daratan Australia, produsen kedele di Amerika Utara dan Selatan hingga petani tebu di India yang menyamai kartel produsen. Keberhasilan universal koperasi produsen susu, baik besar maupun kecil, di negara maju dan berkembang nampaknya terletak pada keserasian struktur pasar dengan kehadiran koperasi, dengan demikian koperasi terbukti merupakan kerjasama pasar yang tangguh untuk menghadapi ketidakadilan pasar. Corak ketergantungan yang tinggi kegiatan produksi yang teratur dan kontinyu menjadikan hubungan antara anggota dan koperasi sangat kukuh.
Syarat 3 : "Posisi koperasi produsen yang menghadapi dilema bilateral monopoli menjadi akar memperkuat posisi tawar koperasi".
11. Di negara berkembang, termasuk Indonesia, transparansi struktural tidak berjalan seperti yang dialami oleh negara industri di Barat, upah buruh di pedesaan secara rill telah naik ketika pengangguran meluas sehingga terjadi Lompatan ke sektor jasa terutama sektor usaha mikro dan informal (Oshima, 1982). Oleh karena itu kita memiliki kelompok penyedia jasa terutama disektor perdagangan seperti warung dan pedagang pasar yang jumlahnya mencapai lebih dari 6 juta unit dan setiap hari memerlukan barang dagangan. Potensi sektor ini cukup besar, tetapi belum ada referensi dari pengalaman dunia. Koperasi yang berhasil di bidang ritel di dunia adalah sistem pengadaan dan distribusi barang terutama di negara-negara berkembang “user” atau anggotanya adalah para pedagang kecil sehingga model ini harus dikembangkan sendiri oleh negara berkembang.
12. Koperasi selain sebagai organisasi ekonomi juga merupakan organisasi pendidikan dan pada awalnya koperasi maju ditopang oleh tingkat pendidikan anggota yang memudahkan lahirnya kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam sistem demokrasi dan tumbuhnya kontrol sosial yang menjadi syarat berlangsungnya pengawasan oleh anggota koperasi. Oleh karena itu kemajuan koperasi juga didasari oleh tingkat perkembangan pendidikan dari masyarakat dimana diperlukan koperasi. Pada saat ini masalah pendidikan bukan lagi hambatan karena rata-rata pendidikan penduduk dimana telah meningkat. Bahkan teknologi informasi telah turut mendidik masyarakat, meskipun juga ada dampak negatifnya.
Syarat 4 : “Pendidikan dan peningkatan teknologi menjadi kunci untuk meningkatkan kekuatan koperasi (pengembangan SDM)”.
Potret Koperasi Indonesia
13. Sampai dengan bulan November 2001, jumlah koperasi di seluruh Indonesia tercatat sebanyak 103.000 unit lebih, dengan jumlah keanggotaan ada sebanyak 26.000.000 orang. Jumlah itu jika dibanding dengan jumlah koperasi per-Desember 1998 mengalami peningkatan sebanyak dua kali lipat. Jumlah koperasi aktif, juga mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan. Jumlah koperasi aktif per-November 2001, sebanyak 96.180 unit (88,14 persen). Corak koperasi Indonesia adalah koperasi dengan skala sangat kecil. Satu catatan yang perlu di ingat reformasi yang ditandai dengan pencabutan Inpres 4/1984 tentang KUD telah melahirkan gairah masyarakat untuk mengorganisasi kegiatan ekonomi yang melalui koperasi.
14. Secara historis pengembangan koperasi di Indonesia yang telah digerakan melalui dukungan kuat program pemerintah yang telah dijalankan dalam waktu lama, dan tidak mudah ke luar dari kungkungan pengalaman tersebut. Jika semula ketergantungan terhadap captive market program menjadi sumber pertumbuhan, maka pergeseran ke arah peran swasta menjadi tantangan baru bagi lahirnya pesaing-pesaing usaha terutama KUD. Meskipun KUD harus berjuang untuk menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi, namun sumbangan terbesar KUD adalah keberhasilan peningkatan produksi pertanian terutama pangan (Anne Both, 1990), disamping sumbangan dalam melahirkan kader wirausaha karena telah menikmati latihan dengan mengurus dan mengelola KUD (Revolusi penggilingan kecil dan wirausahawan pribumi di desa).
15. Jika melihat posisi koperasi pada hari ini sebenarnya masih cukup besar harapan kita kepada koperasi. Memasuki tahun 2000 posisi koperasi Indonesia pada dasarnya justru didominasi oleh koperasi kredit yang menguasai antara 55-60 persen dari keseluruhan aset koperasi. Sementara itu dilihat dari populasi koperasi yang terkait dengan program pemerintah hanya sekitar 25% dari populasi koperasi atau sekitar 35% dari populasi koperasi aktif. Pada akhir-akhir ini posisi koperasi dalam pasar perkreditan mikro menempati tempat kedua setelah BRI-unit desa sebesar 46% dari KSP/USP dengan pangsa sekitar 31%. Dengan demikian walaupun program pemerintah cukup gencar dan menimbulkan distorsi pada pertumbuhan kemandirian koperasi, tetapi hanya menyentuh sebagian dari populasi koperasi yang ada. Sehingga pada dasarnya masih besar elemen untuk tumbuhnya kemandirian koperasi.
16. Mengenai jumlah koperasi yang meningkat dua kali lipat dalam waktu 3 tahun 1998 –2001, pada dasarnya tumbuh sebagai tanggapan terhadap dibukanya secara luas pendirian koperasi dengan pencabutan Inpres 4/1984 dan lahirnya Inpres 18/1998. Sehingga orang bebas mendirikan koperasi pada basis pengembangan dan pada saat ini sudah lebih dari 35 basis pengorganisasian koperasi. Kesulitannya pengorganisasian koperasi tidak lagi taat pada penjenisan koperasi sesuai prinsip dasar pendirian koperasi atau insentif terhadap koperasi. Keadaan ini menimbulkan kesulitan pada pengembangan aliansi bisnis maupun pengembangan usaha koperasi kearah penyatuan vertical maupun horizontal. Oleh karena itu jenjang pengorganisasian yang lebih tinggi harus mendorong kembalinya pola spesialisasi koperasi. Di dunia masih tetap mendasarkan tiga varian jenis koperasi yaitu konsumen, produsen dan kredit serta akhir-akhir ini berkembang jasa lainnya.
17. Struktur organisasi koperasi Indonesia mirip organisasi pemerintah/lembaga kemasyarakatan yang terstruktur dari primer sampai tingkat nasional. Hal ini telah menunjukkan kurang efektif nya peran organisasi sekunder dalam membantu koperasi primer. Tidak jarang menjadi instrumen eksploitasi sumberdaya dari daerah pengumpulan. Fenomena ini dimasa datang harus diubah karena adanya perubahan orientasi bisnis yang berkembang dengan globalisasi. Untuk mengubah arah ini hanya mampu dilakukan bila penataan mulai diletakkan pada daerah otonom.
Koperasi Dalam Era Otonomi Daerah
18. Implementasi undang-undang otonomi daerah, akan memberikan dampak positif bagi koperasi dalam hal alokasi sumber daya alam dan pelayanan pembinaan lainnya. Namun koperasi akan semakin menghadapi masalah yang lebih intensif dengan pemerintah daerah dalam bentuk penempatan lokasi investasi dan skala kegiatan koperasi . Karena azas efisiensi akan mendesak koperasi untuk membangun jaringan yang luas dan mungkin melampaui batas daerah otonom. Peranan advokasi oleh gerakan koperasi untuk memberikan orientasi kepada pemerintah di daerah semakin penting. Dengan demikian peranan pemerintah di tingkat propinsi yang diserahi tugas untuk pengembangan koperasi harus mampu menjalankan fungsi intermediasi semacam ini. Mungkin juga dalam hal lain yang berkaitan dengan pemanfaatan infrastruktur daerah yang semula menjadi kewenangan pusat.
19. Peranan pengembangan sistem lembaga keuangan koperasi di tingkat Kabupaten / Kota sebagai daerah otonom menjadi sangat penting. Lembaga keuangan koperasi yang kokoh di daerah otonom akan dapat menjangkau lapisan bawah dari ekonomi rakyat. Disamping itu juga akan mampu berperan menahan arus keluar sumber keuangan daerah. Berbagai studi menunjukan bahwa lembaga keuangan yang berbasis daerah akan lebih mampu menahan arus kapital keluar, sementara sistem perbankan yang sentralistik mendorong pengawasan modal dari secara tidak sehat.
20. Dukungan yang diperlukan bagi koperasi untuk menghadapi berbagai rasionalisasi adalah keberadaan lembaga jaminan kredit bagi koperasi dan usaha kecil di daerah. Dengan demikian kehadiran lembaga jaminan akan menjadi elemen terpenting untuk percepatan perkembangan koperasi di daerah. Lembaga jaminan kredit yang dapat dikembangkan Pemerintah Daerah dalam bentuk patungan dengan stockholder yang luas. Hal ini akan dapat mendesentralisasi pengembangan ekonomi rakyat dan dalam jangka panjang akan menumbuhkan kemandirian daerah untuk mengarahkan aliran uang di masing-masing daerah. Dalam jangka menengah koperasi juga perlu memikirkan asuransi bagi para penabung.
21. Potensi koperasi pada saat ini sudah mampu untuk memulai gerakan koperasi yang otonom, namun fokus bisnis koperasi harus diarahkan pada ciri universalitas kebutuhan yang tinggi seperti jasa keuangan, pelayanan infrastruktur serta pembelian bersama. Dengan otonomi selain peluang untuk memanfaatkan potensi setempat juga terdapat potensi benturan yang harus diselesaikan di tingkat daerah. Dalam hal ini konsolidasi potensi keuangan, pengembangan jaringan informasi serta pengembangan pusat inovasi dan teknologi merupakan kebutuhan pendukung untuk kuatnya kehadiran koperasi. Pemerintah di daerah dapat mendorong pengembangan lembaga penjamin kredit di daerah.
22. Pemusatan koperasi di bidang jasa keuangan sangat tepat untuk dilakukan pada tingkat kabupaten/kota atau “kabupaten dan kota” agar menjaga arus dana menjadi lebih seimbang dan memperhatikan kepentingan daerah (masyarakat setempat). Fungsi pusat koperasi jasa keuangan ini selain menjaga likuiditas juga dapat memainkan peran pengawasan dan perbaikan manajemen hingga pengembangan sistem asuransi tabungan yang dapat diintegrasikan dalam sistem asuransi secara nasional.
Penutup
23. Pendekatan pengembangan koperasi sebagai instrumen pembangunan terbukti menimbulkan kelemahan dalam menjadikan dirinya sebagai koperasi yang memegang prinsip-prinsip koperasi dan sebagai badan usaha yang kompetitif. Reformasi kelembagaan koperasi menuju koperasi dengan jatidirinya akan menjadi agenda panjang yang harus dilalui oleh koperasi di Indonesia.
24. Dalam kerangka otonomi daerah perlu penataan lembaga keuangan koperasi (koperasi simpan pinjam) untuk memperkokoh pembiayaan kegiatan ekonomi di lapisan terbawah dan menahan arus ke luar potensi sumberdaya lokal yang masih diperlukan. Pembenahan ini akan merupakan elemen penting dalam membangun sistem pembiayaan mikro di tanah air yang merupakan tulang punggung gerakan pemberdayaan ekonomi rakyat.
PENDAPAT SAYA :
perkembangan koperasi di kota-kota kurang berjalan selayaknya seperti di daerah pedesaan.
dengan ini saya mengharapkan koperasi di perkotaan lebih ditingkatkan.
kedepannya saya harap anggota koperasi di perkotaan bertambah seiring kesadaran masyarakatnya :)
15210413
2EA03
PASANG SURUT PERKEMBANGAN KOPERASI
DI DUNIA DAN INDONESIA
Oleh : Noer Soetrisno
Latar Belakang
1. Sejarah kelahiran dan berkembangnya koperasi di negara maju (barat) dan negara berkembang memang sangat diametral. Di barat koperasi lahir sebagai gerakan untuk melawan ketidakadilan pasar, oleh karena itu tumbuh dan berkembang dalam suasana persaingan pasar. Bahkan dengan kekuatannya itu koperasi meraih posisi tawar dan kedudukan penting dalam konstelasi kebijakan ekonomi termasuk dalam perundingan internasional. Peraturan perundangan yang mengatur koperasi tumbuh kemudian sebagai tuntutan masyarakat koperasi dalam rangka melindungi dirinya. Di negara berkembang koperasi dirasa perlu dihadirkan dalam kerangka membangun institusi yang dapat menjadi mitra negara dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kesadaran antara kesamaan dan kemuliaan tujuan negara dan gerakan koperasi dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat ditonjolkan di negara berkembang, baik oleh pemerintah kolonial maupun pemerintahan bangsa sendiri setelah kemerdekaan. Berbagai peraturan perundangan yang mengatur koperasi dilahirkan dengan maksud mempercepat pengenalan koperasi dan memberikan arah bagi pengembangan koperasi serta dukungan/perlindungan yang diperlukan.
2. Pada saat ini dengan globalisasi dan runtuhnya perekonomian sosialis di Eropa Timur serta terbukanya Afrika, maka gerakan koperasi di dunia telah mencapai suatu status yang menyatu di seluruh dunia. Dimasa lalu jangkauan pertukaran pengalaman gerakan koperasi dibatasi oleh blok politik/ekonomi, sehingga orang berbicara koperasi sering dengan pengertian berbeda. Meskipun hingga tahun 1960-an konsep gerakan koperasi belum mendapat kesepakatan secara internasional, namun dengan lahirnya Revolusi ILO-127 tahun 1966 maka dasar pengembangan koperasi mulai digunakan dengan tekanan pada saat itu adalah memanfaatkan model koperasi sebagai wahana promosi kesejahteraan masyarakat, terutama kaum pekerja yang ketika itu kental dengan sebutan kaum buruh. Sehingga syarat yang ditekankan bagi keanggotaan koperasi adalah “Kemampuan untuk memanfaatkan jasa koperasi”. Dalam hal ini resolusi tersebut telah mendorong tumbuhnya program-program pengembangan koperasi yang lebih sistematis dan digalang secara internasional.
3. Pada akhir 1980-an koperasi dunia mulai gelisah dengan proses globalisasi dan liberalisasi ekonomi dimana-mana, sehingga berbagai langkah pengkajian ulang kekuatan koperasi dilakukan. Hingga tahun 1992 Kongres ICA di Tokyo melalui pidato Presiden ICA (Lars Marcus) masih melihat perlunya koperasi melihat pengalaman swasta, bahkan laporan Sven Akheberg menganjurkan agar koperasi mengikuti layaknya “private enterprise”. Namun dalam perdebatan Tokyo melahirkan kesepakatan untuk mendalami kembali semangat koperasi dan mencari kekuatan gerakan koperasi serta kembali kepada sebab di dirikannya koperasi. Sepuluh tahun kemudian Presiden ICA saat ini Roberto Barberini menyatakan koperasi harus hidup dalam suasana untuk mendapatkan perlakuan yang sama “equal treatment” sehingga apa yang dapat dikerjakan oleh perusahaan lain juga harus terbuka bagi koperasi (ICA, 2002). Koperasi kuat karena menganut “established for last”.
4. Pada tahun 1995 gerakan koperasi menyelenggarakan Kongres koperasi di Manchester Inggris dan melahirkan suatu landasan baru yang dinamakan International Cooperative Identity Statement (ICIS) yang menjadi dasar tentang pengertian prinsip dan nilai dasar koperasi untuk menjawab tantangan globalisasi. Patut dicatat satu hal bahwa kerisauan tentang globalisasi dan liberalisasi perdagangan di berbagai negara terjawab oleh gerakan koperasi dengan kembali pada jati diri, namun pengertian koperasi sebagai “enterprise” dicantumkan secara eksplisit. Dengan demikian mengakhiri perdebatan apakah koperasi lembaga bisnis atau lembaga “quasi-sosial”. Dan sejak itu semangat untuk mengembangkan koperasi terus menggelora di berbagai sistim ekonomi yang semula tertutup kini terbuka.
Catatan awal : “Dari sini dapat ditarik catatan bahwa koperasi berkembang dengan keterbukaan, sehingga liberalisasi perdagangan bukan musuh koperasi”.
5. Di kawasan Asia Pasifik hal serupa ini juga terjadi sehingga pada tahun 1990 diadakan Konferensi Pertama Para Menteri-Menteri yang bertanggung jawab dibidang koperasi di Sydney, Australia. Pertemuan ini adalah kejadian kali pertama untuk menjembatani aspirasi gerakan koperasi yang dimotori oleh ICA-Regional Office of The Asian dan Pacific dengan pemerintah. Pertemuan ini telah melicinkan jalan bagi komunikasi dua arah dan menjadi pertemuan regional yang reguler setelah Konferensi ke II di Jakarta pada tahun 1992. Pesan Jakarta yang terpenting adalah hubungan pemerintah dan gerakan koperasi terjadi karena kesamaan tujuan antara negara dan gerakan koperasi, namun harus diingat program bersama tidak harus mematikan inisiatif dan kemurnian koperasi. Pesan kedua adalah kerjasama antara koperasi dan swasta (secara khusus disebut penjualan saham kepada koperasi) boleh dilakukan sepanjang tidak menimbulkan erosi pada prinsip dan nilai dasar koperasi.
Pengalaman Koperasi Di Indonesia
6. Di Indonesia pengenalan koperasi memang dilakukan oleh dorongan pemerintah, bahkan sejak pemerintahan penjajahan Belanda telah mulai diperkenalkan. Gerakan koperasi sendiri mendeklarasikan sebagai suatu gerakan sudah dimulai sejak tanggal 12 Juli 1947 melalui Kongres Koperasi di Tasikmalaya. Pengalaman di tanah air kita lebih unik karena koperasi yang pernah lahir dan telah tumbuh secara alami di jaman penjajahan, kemudian setelah kemerdekaan diperbaharui dan diberikan kedudukan yang sangat tinggi dalam penjelasan undang-undang dasar. Dan atas dasar itulah kemudian melahirkan berbagai penafsiran bagaimana harus mengembangkan koperasi. Paling tidak dengan dasar yang kuat tersebut sejarah perkembangan koperasi di Indonesia telah mencatat tiga pola pengembangan koperasi. Secara khusus pemerintah memerankan fungsi “regulatory” dan “development” secara sekaligus (Shankar 2002). Ciri utama perkembangan koperasi di Indonesia adalah dengan pola penitipan kepada program yaitu : (i) Program pembangunan secara sektoral seperti koperasi pertanian, koperasi desa, KUD; (ii) Lembaga-lembaga pemerintah dalam koperasi pegawai negeri dan koperasi fungsional lainnya; dan (iii) Perusahaan baik milik negara maupun swasta dalam koperasi karyawan. Sebagai akibatnya prakarsa masyarakat luas kurang berkembang dan kalau ada tidak diberikan tempat semestinya.
7. Selama ini “koperasi” dikembangkan dengan dukungan pemerintah dengan basis sektor-sektor primer dan distribusi yang memberikan lapangan kerja terbesar bagi penduduk Indonesia. Sebagai contoh sebagian besar KUD sebagai koperasi program di sektor pertanian didukung dengan program pembangunan untuk membangun KUD. Disisi lain pemerintah memanfaatkan KUD untuk mendukung program pembangunan pertanian untuk swasembada beras seperti yang selama PJP I, menjadi ciri yang menonjol dalam politik pembangunan koperasi. Bahkan koperasi secara eksplisit ditugasi melanjutkan program yang kurang berhasil ditangani langsung oleh pemerintah bahkan bank pemerintah, seperti penyaluran kredit BIMAS menjadi KUT, pola pengadaan beras pemerintah, TRI dan lain-lain sampai pada penciptaan monopoli baru (cengkeh). Sehingga nasib koperasi harus memikul beban kegagalan program, sementara koperasi yang berswadaya praktis tersisihkan dari perhatian berbagai kalangan termasuk para peneliti dan media masa. Dalam pandangan pengamatan internasional Indonesia mengikuti lazimnya pemerintah di Asia yang melibatkan koperasi secara terbatas seperti disektor pertanian (Sharma, 1992).
Pengalaman Umum Kemajuan Koperasi : Mencari Determinan
8. Sejarah kelahiran koperasi di dunia yang melahirkan model-model keberhasilan umumnya berangkat dari tiga kutub besar, yaitu konsumen seperti di Inggris, kredit seperti yang terjadi di Perancis dan Belanda kemudian produsen yang berkembang pesat di daratan Amerika maupun di Eropa juga cukup maju. Namun ketika koperasi-koperasi tersebut akhirnya mencapai kemajuan dapat dijelaskan bahwa pendapatan anggota yang digambarkan oleh masyarakat pada umumnya telah melewati garis kemiskinan. Contoh pada saat Revolusi Industri pendapatan/anggota di Inggris sudah berada pada sekitar US$ 500,- atau di Denmark pada saat revolusi pendidikan dimulai pendapatan per kapita di Denmark berada pada kisaran US$ 350,-. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya dukungan belanja rumah tangga baik sebagai produsen maupun sebagai konsumen mampu menunjang kelayakan bisnis perusahaan koperasi. Pada akhirnya penjumlahan keseluruhan transaksi para anggota harus menghasilkan suatu volume penjualan yang mampu mendapatkan penerimaan koperasi yang layak dimana hal ini ditentukan oleh rata-rata tingkat pendapatan atau skala kegiatan ekonomi anggota.
Syarat 1 : "Skala usaha koperasi harus layak secara ekonomi".
9. Didaratan Eropa koperasi tumbuh melalui koperasi kredit dan koperasi konsumen yang kuat hingga disegani oleh berbagai kekuatan. Bahkan 2 (dua) bank terbesar di Eropa milik koperasi yakni "Credit Agricole" di Perancis, RABO-Bank di Netherlands Nurinchukin bank di Jepang dan lain-lain. Disamping itu hampir di setiap negara menunjukkan adanya koperasi kredit yang kuat seperti Credit Union di Amerika Utara dan lain-lain. Kredit sebagai kebutuhan universal bagi umat manusia terlepas dari kedudukannya sebagai produsen maupun konsumen dan penerima penghasilan tetap atau bukan adalah "potensial customer-member" dari koperasi kredit.
Syarat 2 : "Harus memiliki cakupan kegiatan yang menjangkau kebutuhan masyarakat luas, kredit (simpan-pinjam) dapat menjadi platform dasar menumbuhkan koperasi".
10. Di manapun baik di negara berkembang maupun di negara maju kita selalu disuguhkan contoh koperasi yang berhasil, namun ada kesamaan universal yaitu koperasi peternak sapi perah dan koperasi produsen susu, selalu menjadi contoh sukses dimana-mana. Secara spesial terdapat contoh yang lain seperti produsen gandum di daratan Australia, produsen kedele di Amerika Utara dan Selatan hingga petani tebu di India yang menyamai kartel produsen. Keberhasilan universal koperasi produsen susu, baik besar maupun kecil, di negara maju dan berkembang nampaknya terletak pada keserasian struktur pasar dengan kehadiran koperasi, dengan demikian koperasi terbukti merupakan kerjasama pasar yang tangguh untuk menghadapi ketidakadilan pasar. Corak ketergantungan yang tinggi kegiatan produksi yang teratur dan kontinyu menjadikan hubungan antara anggota dan koperasi sangat kukuh.
Syarat 3 : "Posisi koperasi produsen yang menghadapi dilema bilateral monopoli menjadi akar memperkuat posisi tawar koperasi".
11. Di negara berkembang, termasuk Indonesia, transparansi struktural tidak berjalan seperti yang dialami oleh negara industri di Barat, upah buruh di pedesaan secara rill telah naik ketika pengangguran meluas sehingga terjadi Lompatan ke sektor jasa terutama sektor usaha mikro dan informal (Oshima, 1982). Oleh karena itu kita memiliki kelompok penyedia jasa terutama disektor perdagangan seperti warung dan pedagang pasar yang jumlahnya mencapai lebih dari 6 juta unit dan setiap hari memerlukan barang dagangan. Potensi sektor ini cukup besar, tetapi belum ada referensi dari pengalaman dunia. Koperasi yang berhasil di bidang ritel di dunia adalah sistem pengadaan dan distribusi barang terutama di negara-negara berkembang “user” atau anggotanya adalah para pedagang kecil sehingga model ini harus dikembangkan sendiri oleh negara berkembang.
12. Koperasi selain sebagai organisasi ekonomi juga merupakan organisasi pendidikan dan pada awalnya koperasi maju ditopang oleh tingkat pendidikan anggota yang memudahkan lahirnya kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam sistem demokrasi dan tumbuhnya kontrol sosial yang menjadi syarat berlangsungnya pengawasan oleh anggota koperasi. Oleh karena itu kemajuan koperasi juga didasari oleh tingkat perkembangan pendidikan dari masyarakat dimana diperlukan koperasi. Pada saat ini masalah pendidikan bukan lagi hambatan karena rata-rata pendidikan penduduk dimana telah meningkat. Bahkan teknologi informasi telah turut mendidik masyarakat, meskipun juga ada dampak negatifnya.
Syarat 4 : “Pendidikan dan peningkatan teknologi menjadi kunci untuk meningkatkan kekuatan koperasi (pengembangan SDM)”.
Potret Koperasi Indonesia
13. Sampai dengan bulan November 2001, jumlah koperasi di seluruh Indonesia tercatat sebanyak 103.000 unit lebih, dengan jumlah keanggotaan ada sebanyak 26.000.000 orang. Jumlah itu jika dibanding dengan jumlah koperasi per-Desember 1998 mengalami peningkatan sebanyak dua kali lipat. Jumlah koperasi aktif, juga mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan. Jumlah koperasi aktif per-November 2001, sebanyak 96.180 unit (88,14 persen). Corak koperasi Indonesia adalah koperasi dengan skala sangat kecil. Satu catatan yang perlu di ingat reformasi yang ditandai dengan pencabutan Inpres 4/1984 tentang KUD telah melahirkan gairah masyarakat untuk mengorganisasi kegiatan ekonomi yang melalui koperasi.
14. Secara historis pengembangan koperasi di Indonesia yang telah digerakan melalui dukungan kuat program pemerintah yang telah dijalankan dalam waktu lama, dan tidak mudah ke luar dari kungkungan pengalaman tersebut. Jika semula ketergantungan terhadap captive market program menjadi sumber pertumbuhan, maka pergeseran ke arah peran swasta menjadi tantangan baru bagi lahirnya pesaing-pesaing usaha terutama KUD. Meskipun KUD harus berjuang untuk menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi, namun sumbangan terbesar KUD adalah keberhasilan peningkatan produksi pertanian terutama pangan (Anne Both, 1990), disamping sumbangan dalam melahirkan kader wirausaha karena telah menikmati latihan dengan mengurus dan mengelola KUD (Revolusi penggilingan kecil dan wirausahawan pribumi di desa).
15. Jika melihat posisi koperasi pada hari ini sebenarnya masih cukup besar harapan kita kepada koperasi. Memasuki tahun 2000 posisi koperasi Indonesia pada dasarnya justru didominasi oleh koperasi kredit yang menguasai antara 55-60 persen dari keseluruhan aset koperasi. Sementara itu dilihat dari populasi koperasi yang terkait dengan program pemerintah hanya sekitar 25% dari populasi koperasi atau sekitar 35% dari populasi koperasi aktif. Pada akhir-akhir ini posisi koperasi dalam pasar perkreditan mikro menempati tempat kedua setelah BRI-unit desa sebesar 46% dari KSP/USP dengan pangsa sekitar 31%. Dengan demikian walaupun program pemerintah cukup gencar dan menimbulkan distorsi pada pertumbuhan kemandirian koperasi, tetapi hanya menyentuh sebagian dari populasi koperasi yang ada. Sehingga pada dasarnya masih besar elemen untuk tumbuhnya kemandirian koperasi.
16. Mengenai jumlah koperasi yang meningkat dua kali lipat dalam waktu 3 tahun 1998 –2001, pada dasarnya tumbuh sebagai tanggapan terhadap dibukanya secara luas pendirian koperasi dengan pencabutan Inpres 4/1984 dan lahirnya Inpres 18/1998. Sehingga orang bebas mendirikan koperasi pada basis pengembangan dan pada saat ini sudah lebih dari 35 basis pengorganisasian koperasi. Kesulitannya pengorganisasian koperasi tidak lagi taat pada penjenisan koperasi sesuai prinsip dasar pendirian koperasi atau insentif terhadap koperasi. Keadaan ini menimbulkan kesulitan pada pengembangan aliansi bisnis maupun pengembangan usaha koperasi kearah penyatuan vertical maupun horizontal. Oleh karena itu jenjang pengorganisasian yang lebih tinggi harus mendorong kembalinya pola spesialisasi koperasi. Di dunia masih tetap mendasarkan tiga varian jenis koperasi yaitu konsumen, produsen dan kredit serta akhir-akhir ini berkembang jasa lainnya.
17. Struktur organisasi koperasi Indonesia mirip organisasi pemerintah/lembaga kemasyarakatan yang terstruktur dari primer sampai tingkat nasional. Hal ini telah menunjukkan kurang efektif nya peran organisasi sekunder dalam membantu koperasi primer. Tidak jarang menjadi instrumen eksploitasi sumberdaya dari daerah pengumpulan. Fenomena ini dimasa datang harus diubah karena adanya perubahan orientasi bisnis yang berkembang dengan globalisasi. Untuk mengubah arah ini hanya mampu dilakukan bila penataan mulai diletakkan pada daerah otonom.
Koperasi Dalam Era Otonomi Daerah
18. Implementasi undang-undang otonomi daerah, akan memberikan dampak positif bagi koperasi dalam hal alokasi sumber daya alam dan pelayanan pembinaan lainnya. Namun koperasi akan semakin menghadapi masalah yang lebih intensif dengan pemerintah daerah dalam bentuk penempatan lokasi investasi dan skala kegiatan koperasi . Karena azas efisiensi akan mendesak koperasi untuk membangun jaringan yang luas dan mungkin melampaui batas daerah otonom. Peranan advokasi oleh gerakan koperasi untuk memberikan orientasi kepada pemerintah di daerah semakin penting. Dengan demikian peranan pemerintah di tingkat propinsi yang diserahi tugas untuk pengembangan koperasi harus mampu menjalankan fungsi intermediasi semacam ini. Mungkin juga dalam hal lain yang berkaitan dengan pemanfaatan infrastruktur daerah yang semula menjadi kewenangan pusat.
19. Peranan pengembangan sistem lembaga keuangan koperasi di tingkat Kabupaten / Kota sebagai daerah otonom menjadi sangat penting. Lembaga keuangan koperasi yang kokoh di daerah otonom akan dapat menjangkau lapisan bawah dari ekonomi rakyat. Disamping itu juga akan mampu berperan menahan arus keluar sumber keuangan daerah. Berbagai studi menunjukan bahwa lembaga keuangan yang berbasis daerah akan lebih mampu menahan arus kapital keluar, sementara sistem perbankan yang sentralistik mendorong pengawasan modal dari secara tidak sehat.
20. Dukungan yang diperlukan bagi koperasi untuk menghadapi berbagai rasionalisasi adalah keberadaan lembaga jaminan kredit bagi koperasi dan usaha kecil di daerah. Dengan demikian kehadiran lembaga jaminan akan menjadi elemen terpenting untuk percepatan perkembangan koperasi di daerah. Lembaga jaminan kredit yang dapat dikembangkan Pemerintah Daerah dalam bentuk patungan dengan stockholder yang luas. Hal ini akan dapat mendesentralisasi pengembangan ekonomi rakyat dan dalam jangka panjang akan menumbuhkan kemandirian daerah untuk mengarahkan aliran uang di masing-masing daerah. Dalam jangka menengah koperasi juga perlu memikirkan asuransi bagi para penabung.
21. Potensi koperasi pada saat ini sudah mampu untuk memulai gerakan koperasi yang otonom, namun fokus bisnis koperasi harus diarahkan pada ciri universalitas kebutuhan yang tinggi seperti jasa keuangan, pelayanan infrastruktur serta pembelian bersama. Dengan otonomi selain peluang untuk memanfaatkan potensi setempat juga terdapat potensi benturan yang harus diselesaikan di tingkat daerah. Dalam hal ini konsolidasi potensi keuangan, pengembangan jaringan informasi serta pengembangan pusat inovasi dan teknologi merupakan kebutuhan pendukung untuk kuatnya kehadiran koperasi. Pemerintah di daerah dapat mendorong pengembangan lembaga penjamin kredit di daerah.
22. Pemusatan koperasi di bidang jasa keuangan sangat tepat untuk dilakukan pada tingkat kabupaten/kota atau “kabupaten dan kota” agar menjaga arus dana menjadi lebih seimbang dan memperhatikan kepentingan daerah (masyarakat setempat). Fungsi pusat koperasi jasa keuangan ini selain menjaga likuiditas juga dapat memainkan peran pengawasan dan perbaikan manajemen hingga pengembangan sistem asuransi tabungan yang dapat diintegrasikan dalam sistem asuransi secara nasional.
Penutup
23. Pendekatan pengembangan koperasi sebagai instrumen pembangunan terbukti menimbulkan kelemahan dalam menjadikan dirinya sebagai koperasi yang memegang prinsip-prinsip koperasi dan sebagai badan usaha yang kompetitif. Reformasi kelembagaan koperasi menuju koperasi dengan jatidirinya akan menjadi agenda panjang yang harus dilalui oleh koperasi di Indonesia.
24. Dalam kerangka otonomi daerah perlu penataan lembaga keuangan koperasi (koperasi simpan pinjam) untuk memperkokoh pembiayaan kegiatan ekonomi di lapisan terbawah dan menahan arus ke luar potensi sumberdaya lokal yang masih diperlukan. Pembenahan ini akan merupakan elemen penting dalam membangun sistem pembiayaan mikro di tanah air yang merupakan tulang punggung gerakan pemberdayaan ekonomi rakyat.
PENDAPAT SAYA :
perkembangan koperasi di kota-kota kurang berjalan selayaknya seperti di daerah pedesaan.
dengan ini saya mengharapkan koperasi di perkotaan lebih ditingkatkan.
kedepannya saya harap anggota koperasi di perkotaan bertambah seiring kesadaran masyarakatnya :)
Rabu, 21 Desember 2011
PUJI SRI RAHAYU
15210413
2EA03
Strategi Bisnis dan Kewirausahaan : Kiat Jitu memotivasi karyawan
Memotivasi karyawan merupakan isu yang kritikal dalam rangka mempertajam strategi bisnis dan kewirausahaan, mengingat begitu penting aspek SDM dalam mensukseskan bisnis di era sekarang. Dr Gerald Graham, seorang Profesor bidang manajemen di Wichita State University telah berhasil mengadakan penelitian tentang motivasi 1500 karyawan, dan hasilnya dapat kita kembangkan untuk penguaatan strategi bisnis dan strategi pengembangan kewirausahaan, karena elemen dari penelitian itu masuk akal diterapkan di Indonesia.
Berikut kiat memotivasi karyawan, dengan 5 point kiat yang lahir dari penelitiannya, dan saya coba uraikan dengan cara pandang saya, dan silahkan diadaptasi untuk strategi bisnis dan aspek kewirausahaan di tempat anda:
1. Ucapan selamat kepada karyawan secara personal
Selama ini terlalu sering mendengar bahwa perusahaan dan institusi memberikan penghargaan dan reward dalam forum yang formal dan akbar. Namun jika anda sebagai pemilik atau manajer sudahkan anda mengucapkan secara personal, sebagai bentuk komunikasi intens, ini penting karena dengan mengucapkan secara personal maka anda membangun hubungan komunikasi timbal balik yang ideal. Timbal balik? Dimananya?
Dengan mengucapkan secara personal, maka anda membangkitkan komunikasi spiritual dan emosional antara anda dengan karyawan tersebut secara personal untuk saling menghargai.
2. Manajer menuliskan standar kinerja yang baik secara pribadi.
Anda sebagai manajer tidak mungkin menerka faktor dan penyebab keberhasilan bawahan. Sehingga tentu alangkah baiknya manajer mempunyai catatan pribadi tentang kinerja yang baik, maka ini sebagai usaha menjadi manajer yang memulai prestasi dengan keseimbangan antara standar dan penilaian kinerja secara obyektif. Nah secara organisatif anda bisa menjadikan catatan ini sebagai catatan yang tertutup untuk anda sendiri namun bisa juga bisa untuk kepentingan berkoordinasi dengan sesama jajaran dan atasan. Berawal dari catatan ini maka anda sebagai manajer akan dinilai konsisten dalam menilai bawahan, karena anda mampu menjaga stabilitas “cara menilai” dari waktu ke waktu, tidak tergantung mod dan hubungan yang khusus.
3. Perusahaan/Institusi/UKM mempromosikan dengan dasar keprestasian
Institusi bisnis tentu menginginkan adanya sebuah momentum untuk memacu karyawan lain dengan rangsangan dari kesuksesan salah satu atau beberapa karyawan lain. Nah dari sinilah ada sebuah momentum di mana prestasi menjadi tolak ukur yang obyektif, sehingga meminimalir disharmonisasi dan mispersepsi antar karyawan, karena budaya kasak kusuk jika tidak diimbangi oleh budaya obyektif dan transparansi maka dampak kasak-kusuk akan lebih mendominasi. Mempromosikan karyawan dalam hal ini adalah sebuah bentuk usaha pemacu ketauladanan dan “social reward” selain mungkin bentuk reward-reward yang lain.
4. Manajer memperkenalkan staf berprestasi kepada staf lain
Upaya untuk memberikan contoh sikap perilaku berprestasi adalah memberikan waktu dan kesempatan kepada seluruh karyawan untuk mengenal tentang sosok karyawan yang berprestasi. Harapannya bahwa setiap hari setiap waktu atmosfer prestasi itu bisa ditularkan kepada yang lain setiap saat setiap waktu, karena karyawan secara umum bisa memjalin komunikasi dan diskusi dengan sang karyawan berprestasi.
5. Menciptakan even untuk merayakan kesuksesan bersama dan membangun moral
Ketika bagian marketing lebih merasa berjasa dalam kesuksesan bisnis daripada jasa unit yang lain maka ini akan menimbulkan kontroversi di dalam perusahaan, apalagi di lain pihak bagian produksidiam-diam juga merasa berjasa karena target produksi selalu tercapai walau harus dengan lembur-lembur. Dari sinilah perlunya perusahaan untuk memberikan pandangan bahwa kesuksesan ini adalah milik bersama dari keberhasilan semua pihak, sehingga dari event ini memunculkan inspirasi moral jika salah satu salah satu unit/bidang tidak sukses atau memenuh target, maka akan mempengaruhi secara teamwork. Membangun moral dalam hal ini juga membudayakan bahwa bekerja tidak lah hanya mengabdi namun juga upaya untuk bekerja sepeti layaknya bekerjsa di perusahaan diri dalam aspek membangun moral berprestasinya, jangan sampai kehilangan sikap moral untuk memacu diri prestasi, karena merasa bahwa unit yang dihuni adalah unit yang tidak penting dalam kesuksesan sebuah perusahaan.
Selamat mengkaji aspek bisnis dan kewirausahaan, silahkan pilah yang cocok dan tidak bagi anda
Sumber : http://ipan.web.id/
15210413
2EA03
Strategi Bisnis dan Kewirausahaan : Kiat Jitu memotivasi karyawan
Memotivasi karyawan merupakan isu yang kritikal dalam rangka mempertajam strategi bisnis dan kewirausahaan, mengingat begitu penting aspek SDM dalam mensukseskan bisnis di era sekarang. Dr Gerald Graham, seorang Profesor bidang manajemen di Wichita State University telah berhasil mengadakan penelitian tentang motivasi 1500 karyawan, dan hasilnya dapat kita kembangkan untuk penguaatan strategi bisnis dan strategi pengembangan kewirausahaan, karena elemen dari penelitian itu masuk akal diterapkan di Indonesia.
Berikut kiat memotivasi karyawan, dengan 5 point kiat yang lahir dari penelitiannya, dan saya coba uraikan dengan cara pandang saya, dan silahkan diadaptasi untuk strategi bisnis dan aspek kewirausahaan di tempat anda:
1. Ucapan selamat kepada karyawan secara personal
Selama ini terlalu sering mendengar bahwa perusahaan dan institusi memberikan penghargaan dan reward dalam forum yang formal dan akbar. Namun jika anda sebagai pemilik atau manajer sudahkan anda mengucapkan secara personal, sebagai bentuk komunikasi intens, ini penting karena dengan mengucapkan secara personal maka anda membangun hubungan komunikasi timbal balik yang ideal. Timbal balik? Dimananya?
Dengan mengucapkan secara personal, maka anda membangkitkan komunikasi spiritual dan emosional antara anda dengan karyawan tersebut secara personal untuk saling menghargai.
2. Manajer menuliskan standar kinerja yang baik secara pribadi.
Anda sebagai manajer tidak mungkin menerka faktor dan penyebab keberhasilan bawahan. Sehingga tentu alangkah baiknya manajer mempunyai catatan pribadi tentang kinerja yang baik, maka ini sebagai usaha menjadi manajer yang memulai prestasi dengan keseimbangan antara standar dan penilaian kinerja secara obyektif. Nah secara organisatif anda bisa menjadikan catatan ini sebagai catatan yang tertutup untuk anda sendiri namun bisa juga bisa untuk kepentingan berkoordinasi dengan sesama jajaran dan atasan. Berawal dari catatan ini maka anda sebagai manajer akan dinilai konsisten dalam menilai bawahan, karena anda mampu menjaga stabilitas “cara menilai” dari waktu ke waktu, tidak tergantung mod dan hubungan yang khusus.
3. Perusahaan/Institusi/UKM mempromosikan dengan dasar keprestasian
Institusi bisnis tentu menginginkan adanya sebuah momentum untuk memacu karyawan lain dengan rangsangan dari kesuksesan salah satu atau beberapa karyawan lain. Nah dari sinilah ada sebuah momentum di mana prestasi menjadi tolak ukur yang obyektif, sehingga meminimalir disharmonisasi dan mispersepsi antar karyawan, karena budaya kasak kusuk jika tidak diimbangi oleh budaya obyektif dan transparansi maka dampak kasak-kusuk akan lebih mendominasi. Mempromosikan karyawan dalam hal ini adalah sebuah bentuk usaha pemacu ketauladanan dan “social reward” selain mungkin bentuk reward-reward yang lain.
4. Manajer memperkenalkan staf berprestasi kepada staf lain
Upaya untuk memberikan contoh sikap perilaku berprestasi adalah memberikan waktu dan kesempatan kepada seluruh karyawan untuk mengenal tentang sosok karyawan yang berprestasi. Harapannya bahwa setiap hari setiap waktu atmosfer prestasi itu bisa ditularkan kepada yang lain setiap saat setiap waktu, karena karyawan secara umum bisa memjalin komunikasi dan diskusi dengan sang karyawan berprestasi.
5. Menciptakan even untuk merayakan kesuksesan bersama dan membangun moral
Ketika bagian marketing lebih merasa berjasa dalam kesuksesan bisnis daripada jasa unit yang lain maka ini akan menimbulkan kontroversi di dalam perusahaan, apalagi di lain pihak bagian produksidiam-diam juga merasa berjasa karena target produksi selalu tercapai walau harus dengan lembur-lembur. Dari sinilah perlunya perusahaan untuk memberikan pandangan bahwa kesuksesan ini adalah milik bersama dari keberhasilan semua pihak, sehingga dari event ini memunculkan inspirasi moral jika salah satu salah satu unit/bidang tidak sukses atau memenuh target, maka akan mempengaruhi secara teamwork. Membangun moral dalam hal ini juga membudayakan bahwa bekerja tidak lah hanya mengabdi namun juga upaya untuk bekerja sepeti layaknya bekerjsa di perusahaan diri dalam aspek membangun moral berprestasinya, jangan sampai kehilangan sikap moral untuk memacu diri prestasi, karena merasa bahwa unit yang dihuni adalah unit yang tidak penting dalam kesuksesan sebuah perusahaan.
Selamat mengkaji aspek bisnis dan kewirausahaan, silahkan pilah yang cocok dan tidak bagi anda
Sumber : http://ipan.web.id/
Kamis, 10 November 2011
OBSERVASI KOPERASI Primer Koperasi Kartika Mandiri Sejahtera Bersama
PUJI SRI RAHAYU
15210413
2EA03
Sejarah Koperasi
Koperasi ini berdiri 28 Agustus 2009 dengan Badan Hukum 518/129/BH/XIII.25/KPPS/KUKM/1.2/V/2008
Ketua koperasi Kapten Inf.Jisman Talawa,sesuai dengan perkembangan penataan koperasi pada tanggal 30 Agustus 2010 di adakan pembenahan nama koperasi yang semula Primer Koperasi Kodim 0508 Depok menjadi Primer Koperasi Kartika Mandiri Sejahtera Bersama.
Struktur Organisasi PRIMKOP DIM 0508/Depok
Puskop A
Pembina : Dandim
Ketua : M.Suleni Kapten NRP 589166
Badan Pengawas : M.Hairi Kapten 575071
POKMIN : Dwi Tarwiyati PNS NIP 030199508
KOMUNIRKOP : Sudiro Pelda NRP 517391
KOMURBEN : Ika Kartika PNS NIP 030229079
KOMURUS : Tarwan SERKA 638252
KOMURBEN di bagi menjadi 2 yaitu Unit Usaha dan Unit Toko yang di Ketuai Mariman
Perkembangan Koperasi
Koperasi ini mulai di dirikan pada tanggal 28 Agustus 2009,Koperasi ini mengalami kemajuan sesuai dengan perkembangan ekonomi koperasi.Baik dalam hal penjualan barang niaga,sekunder serta peminjaman uang(simpan pinjam)pada anggota.Perkembangan SHU(Sisa Hasil Usaha) pada tahun 2010 ada kenaikan sebesar 65,15%.Modal terakhir per 30 september 2011 sebesar Rp.670.149.560,00 yang terdiri dari modal sendiri,simpanan cadangan koperasi dan simpanan anggota.
Simpanan dalam Koperasi
penghasilan pokok: Rp.50.000,00
penghasilan tetap: Rp.22.600,00
peng khusus: Rp.947.200,00
penghasilan jasa: Rp.144.654.158,00
penghasilan sukarela : Rp.441.200,00
Rapat Anggota
Rapat anggota Tahunan berjalan sesuai dengan pertanggungjawaban kepengurusan ide tersebut pada tahun 2010.RAT dilaksanakan pada 3 maret 2011 yang bertempat di Aula Makodim 0508 Depok.
15210413
2EA03
Sejarah Koperasi
Koperasi ini berdiri 28 Agustus 2009 dengan Badan Hukum 518/129/BH/XIII.25/KPPS/KUKM/1.2/V/2008
Ketua koperasi Kapten Inf.Jisman Talawa,sesuai dengan perkembangan penataan koperasi pada tanggal 30 Agustus 2010 di adakan pembenahan nama koperasi yang semula Primer Koperasi Kodim 0508 Depok menjadi Primer Koperasi Kartika Mandiri Sejahtera Bersama.
Struktur Organisasi PRIMKOP DIM 0508/Depok
Puskop A
Pembina : Dandim
Ketua : M.Suleni Kapten NRP 589166
Badan Pengawas : M.Hairi Kapten 575071
POKMIN : Dwi Tarwiyati PNS NIP 030199508
KOMUNIRKOP : Sudiro Pelda NRP 517391
KOMURBEN : Ika Kartika PNS NIP 030229079
KOMURUS : Tarwan SERKA 638252
KOMURBEN di bagi menjadi 2 yaitu Unit Usaha dan Unit Toko yang di Ketuai Mariman
Perkembangan Koperasi
Koperasi ini mulai di dirikan pada tanggal 28 Agustus 2009,Koperasi ini mengalami kemajuan sesuai dengan perkembangan ekonomi koperasi.Baik dalam hal penjualan barang niaga,sekunder serta peminjaman uang(simpan pinjam)pada anggota.Perkembangan SHU(Sisa Hasil Usaha) pada tahun 2010 ada kenaikan sebesar 65,15%.Modal terakhir per 30 september 2011 sebesar Rp.670.149.560,00 yang terdiri dari modal sendiri,simpanan cadangan koperasi dan simpanan anggota.
Simpanan dalam Koperasi
penghasilan pokok: Rp.50.000,00
penghasilan tetap: Rp.22.600,00
peng khusus: Rp.947.200,00
penghasilan jasa: Rp.144.654.158,00
penghasilan sukarela : Rp.441.200,00
Rapat Anggota
Rapat anggota Tahunan berjalan sesuai dengan pertanggungjawaban kepengurusan ide tersebut pada tahun 2010.RAT dilaksanakan pada 3 maret 2011 yang bertempat di Aula Makodim 0508 Depok.
Langganan:
Postingan (Atom)